MAKASSAR – Wakil Ketua III DPR Papua Tengah, Bekies Sony Kogoya, memaparkan pengalaman dan strategi mitigasi konflik pemilu di Papua dalam sebuah konferensi internasional yang digelar di Makassar. Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa penyelesaian konflik pascapemilu di Papua tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tetapi harus diperkuat melalui dialog politik, kolaborasi lintas lembaga, dan penanganan kemanusiaan.

Dalam presentasinya, Bekies menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 di Papua memiliki tantangan yang kompleks akibat kondisi geografis, sosial, dan politik. Menurutnya, potensi konflik kerap dipicu oleh ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, janji politik yang tidak terkelola, hingga gesekan di tingkat kampung terkait kepemimpinan lokal.

"Pendekatan dialog dan mediasi politik menjadi langkah utama agar seluruh pihak dapat menerima hasil demokrasi dengan lapang dada dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat," ujarnya.

Bekies mengungkapkan, salah satu upaya yang dilakukan adalah mempertemukan pasangan calon untuk membangun kesepahaman politik sehingga siapa pun yang ditetapkan sebagai pemenang dapat diterima oleh seluruh pihak. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial setelah proses pemilihan berlangsung.

Ia juga memberikan apresiasi kepada penyelenggara pemilu, mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU, hingga Bawaslu yang telah menjalankan seluruh tahapan pemilu di tengah berbagai tantangan.

Menurut Bekies, keberhasilan penyelenggara pemilu turut mendukung terciptanya situasi yang kondusif hingga penetapan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah terpilih periode 2024–2029.

Selain pendekatan politik, Bekies menilai aspek keamanan tetap memegang peranan penting. Ia menekankan perlunya langkah antisipatif melalui penguatan koordinasi lintas lembaga serta kesiapsiagaan aparat keamanan di wilayah yang masih memiliki potensi gesekan pascapemilu.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPR Papua Tengah, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, TNI, Polri, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar setiap langkah penyelesaian konflik dilakukan secara terpadu dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam paparannya, Bekies turut mengangkat aspek kemanusiaan sebagai bagian penting dari mitigasi konflik. Ia menjelaskan bahwa DPR Papua Tengah telah membentuk Tim Khusus Kemanusiaan untuk menangani dampak konflik di sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Intan Jaya, Puncak, dan Dogiyai.

Tim tersebut bekerja lintas komisi bersama pemerintah provinsi dan kabupaten dengan fokus pada perlindungan warga sipil, penanganan pengungsi, serta percepatan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak konflik.

Bekies juga menekankan pentingnya mengelola ekspektasi politik setelah pemilu. Menurutnya, semua pihak, termasuk peserta yang tidak terpilih, perlu tetap diberikan ruang untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah sehingga tidak muncul kekecewaan yang berpotensi memicu konflik sosial.

Mengakhiri paparannya, Bekies mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga persatuan, menghormati proses demokrasi, serta memperkuat kolaborasi dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan di Papua, khususnya Papua Tengah.

Ia berharap pengalaman Papua Tengah dalam mengelola konflik melalui dialog, penguatan kelembagaan, serta pendekatan kemanusiaan dapat menjadi pembelajaran bagi berbagai daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

Konferensi internasional di Makassar tersebut menjadi wadah bagi Papua Tengah untuk berbagi praktik baik dalam membangun demokrasi yang damai, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (ppn)