NABIRE - Dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing wilayah kelurahan dan kampung masih teracak. Pengisian data manual dan pengisian Pencocokan dan Penelitian (Coklit) diharapkan nantinya sudah sesuai, dan hasil E-Coklit itu tidak diplenokan.


Ketua Bawaslu Nabire, Gian Mario Kapissa pada Kamis (25/07/2024) di halaman Kantor Kelurahan Kalibobo mengatakan, terkait data-data pemilih yang termuat dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).


"Hingga saat ini dibagi dalam TPS masing-masing di wilayah kelurahan dan kampung yang ada itu masih teracak, sehingga dalam pengisian data manual mereka dipengisian Coklit, itu kami berharap sudah sesuai," katanya.


Jika dipresentasekan Coklitnya 100%, tetapi di dalam data yang tersaring dan yang terdapat dalam poin, misalkan, mungkin itu meninggal dunia, pindah domisili, TPS tidak sesuai, itu harus menjadi perhatian.


"Jangan mengejar presentasenya, tetapi ternyata rincian atau penjelasan poin-poin tadi, itu tidak terakomodir," ujar Gian Mario Kapissa.


E-Coklit merupakan aplikasi yang dipakai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendapatkan data pemilih yang valid. E-Coklit juga merupakan awal penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimana hasil E-Coklit nanti menjadi dasar penyusunan Daftar Pemilihan Sementara (DPS).


"Hari ini E-Coklit sudah berakhir dan sudah diserahkan datanya ke teman-teman PPS di kelurahan dan kampung yang ada, ini akan menjadi bahan dan akan disusun untuk menjadi DPS, dan setelah itu maka ada Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), tahapan-tahapan ini menjadi perhatian kita," ucapnya.


Tambahnya, hasil E-Coklit itu tidak diplenokan, itu hanya sebagai bahan yang akan dipakai menyusun DPS, setelah berakhir tahapannya itu nanti akan diplenokan.


Pihak Bawaslu Nabire berharap dari rekan-rekan KPU dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di wilayah-wilayah tertentu itu yang merupakan wilayah kami kategorikan memiliki potensi kerawanan.


"Alangkah baiknya kami bersinergi agar bisa dapat melakukan sosialisi ke wilayah-wilayah tersebut, sehingga bisa memberikan pemahaman, pencerahan dan juga pendidikan demokrasi, pendidikan Pemilu atau Pilkada kepada masyarakat," katanya.


Ada 22 TPS dan dari hasil pengawasan Bawaslu. Bawaslu berencana akan ada tiga TPS yang ditambahkan, dimana tambahan ini sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan dan didominasi oleh komunitas kesukuan.


"Dimana dalam Pemilu sebelumnya berdampak, dan berpengaruh untuk membuat banyak pemilih, tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan seharusnya," tandasnya.(edi)