MIMIKA - Dinas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperida), Selasa, (15/7/25) Kemarin, menghadiri Workshop Petunjuk Teknis Integrasi AIDS-Tuberkolosis-Malaria (ATM) serta Kebijakan Nasional terkait ATM di tingkat Provinsi Papua Tengah.

Dalam sambutannya Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Elieser Yogi, diwakili Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Marthen George Erari mengatakan, kasus ATM telah menjadi momok dan isu kesehatan global dan ketiga penyakit tersebut terus menjadi tantangan serius karena angka prevelensi yang masih tergolong tinggi.

"Indonesia masih menempati peringkat kedua di dunia setelah India dalam kasus Tuberkolosis," ujar Marthen.

Marthen juga mengatakan, setiap tahunnya tercatat sekitar 2,5 juta orang terinfeksi HIV. Dan 8 juta orang tertular tuberkolosis serta 300 hingga 500 juta orang mengidap malaria secara global.

Ia juga mengatakan dengan besaran kasus HIV/AIDS yang teridentifikasi sebanyak 442 kasus dari 8 kabupaten. Malaria sebanyak 168.278 kasus positif dengan annual parasit insiden mencapai 114,73 yang tersebar di wilayah endemis rendah seperti Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya. Wilayah endemis tinggi yaitu, Nabire, Puncak dan Puncak Jaya.

"Sedangkan wilayah endemis tiga, yaitu Kabupaten Mimika memiliki kasus malaria tertinggi yaitu 161, 402 kasus dan 9.149 kasus tuberkulosis paling banyak di Nabire dan Mimika," jelasnya.

Melalui kegiatan workshop ini Marthen berharap dapat tercapai hal–hal penting seperti evaluasi pelaksanaan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2024 dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 terkait penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, tidak ada alasan untuk tidak memprioritaskan upaya strategi eliminasi ATM, seperti target nasional di tahun 2030 ATM sudah tereliminasi. Angka target tersebut dapat tercapai dengan sistem kesehatan yang tetap tangguh serta berkelanjutan.

“Membangun komitmen dari pemangku kepentingan daerah untuk integrasi program ATM dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dokumen RKPD dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten,” ujarnya.

Kegiatan workshop tersebut berlangsung dua hari, 15 dan 16 Juli 2025, dihadiri Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dari Kabupaten Mimika, Nabire, Paniai, Puncak Jaya dan Intan Jaya serta Pemerintah Kampung Provinsi Papua Tengah dan perwakilan Kementerian Kesehatan RI.(rob)