NABIRE - Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. 

Kegiatan yang berlangsung di Aula Bapperida pada Selasa (24/02/2026), ini menjadi langkah krusial dalam menyusun dokumen tahunan yang menentukan arah pembangunan daerah selama satu tahun mendatang.

Kepala Bapperida Kabupaten Nabire, Dr. H. Mukayat, S.Pd., M.Si., M.Sc., M.Pd., dalam sambutannya menekankan, penyusunan RKPD bukanlah proses instan, melainkan perjalanan panjang yang memakan waktu hampir dua tahun. Persiapan telah dimulai sejak Desember 2025, yang kemudian diikuti dengan penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang hingga tahap rancangan akhir sebelum dikonsultasikan ke tingkat provinsi guna mendapatkan evaluasi dan nilai input.

RKPD merupakan integrasi rencana kerja yang diperoleh dari masyarakat, pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRK, dan 48 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang terdiri dari 33 SKPD dan 15 distrik. Mengingat cakupan program yang sangat luas, dokumen RKPD 2027 ini ditargetkan harus selesai paling lambat pada minggu keempat bulan Juni 2026 agar proses penganggaran berjalan tepat waktu.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. H. Mukayat memaparkan capaian membanggakan melalui 10 indikator makro ekonomi Nabire yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat mengalami kenaikan dari 3,75% menjadi 3,81%. Meskipun pergerakannya perlahan, tren ini menunjukkan bahwa ekonomi Nabire terus bergerak naik di tengah tantangan ekonomi global maupun regional.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mencatatkan peningkatan signifikan dari 72,28 menjadi 72,89, yang menandakan masyarakat Nabire semakin sehat dan terdidik. Hal ini diperkuat dengan data Usia Harapan Hidup (UHH) yang naik menjadi 70,50 tahun, serta angka pengangguran terbuka yang berhasil ditekan dari 4,10% menjadi 3,16%, menunjukkan daya serap lapangan kerja yang semakin membaik.

Terkait angka kemiskinan, terjadi penurunan dari 24% menjadi 22,65%. Pemerintah daerah optimis, dengan perencanaan yang matang, angka kemiskinan dapat ditekan hingga di bawah 20% pada tahun 2027. Selain itu, rasio kesenjangan antara kaya dan miskin (Gini Ratio) juga dilaporkan mengecil, yang mengindikasikan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si., dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Plt. Sekda Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, S.Pd., M.Pd., menegaskan RKPD 2027 harus berlandaskan pada transparansi dan akuntabilitas. Fokus utama pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta merata di seluruh wilayah.

Pemerintah Kabupaten Nabire berkomitmen penuh dalam penurunan angka stunting, penguatan sektor kesehatan dan pemberdayaan ekonomi berbasis kampung serta masyarakat adat. 

Bupati mengingatkan agar seluruh program yang disusun harus selaras dengan program prioritas nasional, namun tetap mengedepankan kearifan lokal dan kebutuhan riil masyarakat di 72 kampung dan 9 kelurahan.

Menanggapi kebijakan pusat terkait kemandirian daerah, pemerintah daerah kini dituntut untuk lebih inovatif dalam mengelola anggaran. Hal ini mengingat adanya pergeseran alokasi dana untuk mendukung program strategis nasional. 

Dr. Mukayat mengilustrasikan kemandirian ini sebagai semangat untuk mampu mengelola potensi daerah secara swadaya demi kesejahteraan bersama tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan pusat.

Forum ini juga menjadi ajang dialog interaktif bagi para pemangku kepentingan, mulai dari jajaran DPRK, akademisi hingga tokoh masyarakat. Keterlibatan akademisi diharapkan mampu memberikan kritik konstruktif dan input yang tajam agar dokumen perencanaan tidak hanya bersifat normatif, melainkan aplikatif dan mampu menjawab tantangan zaman yang semakin dinamis di Kabupaten Nabire.

Sesuai dengan visi Bupati Nabire, yaitu mewujudkan Nabire yang ‘HEBAT’ (Haus Esensi Berani Amanah Terpercaya), pembangunan infrastruktur akan terus dipacu secara proporsional. Meski anggaran daerah mengalami tantangan, sinergi lintas sektor diharapkan mampu memastikan akses layanan dasar seperti air bersih, sanitasi dan konektivitas antarwilayah tetap berjalan optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Setelah sesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan rapat koordinasi intensif antar OPD serta anggota DPRK, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Dalam sesi ini, berbagai usulan pokok pikiran dari legislatif dan aspirasi masyarakat dari hasil Musrenbang distrik disinkronkan agar tercipta keterpaduan yang harmonis antara perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan forum konsultasi publik. Dokumen RKPD 2027 ini dipastikan menjadi landasan kuat bagi pembangunan Kabupaten Nabire yang lebih maju, mandiri dan sejahtera di masa depan, dengan target penyelesaian administrasi secara menyeluruh pada Juni 2026 mendatang.(sam)