NABIRE – Untuk mengatur pangkalan minyak tanah Mitan), pemerintah daerah mengharapkan bantuan dari Kepala Kampung (Kakam), lurah dan distrik. Hal ini terungkap dalam rapat yang digelar, Rabu (11/2), di ruang rapat Setda Nabire. Rapat dihadiri Muspida, kepala distrik, lurah dan Kakam se-Distrik Kabupaten Nabire.   Dikatakan Asisten II Setda Kabupaten Nabire, Ir. Sukadi, terutama Distrik Nabire, menyiapkan data masing-masing Kepala Keluarga (KK) yang ada di wilayahnya yang terlayani oleh pangkalan minyak tanah dan selama ini belum ada kendali untuk itu. Pada saat rapat berikutnya sudah menyampaikan jumlah masing-masing KK, disetiap akhir dalam rangka pengedalian, sekarang ini minyak tanah bersubsidi harus sampai masyarakat yang hak menerima. Rapat tahap pertama, dibicarakan Distrik Nabire dan berikutnya ke distrik lain. Karena jumlah penduduk sangat besar adalah Distrik Nabire. Ini untuk bertahap di semua distrik wilayah pemerintahan Kabupaten Nabire. Guna menata pangkalan minyak yang benar dan teratur itu bersifat terarah dan terakomodir. Maka Kakam, lurah dan distrik harus bekerjasama untuk memperhatikan hal-hal yang sifatnya merugikan orang lain. Karena yang kita atur dan memberikan arahan yang terbaik kepada masyarakat Nabire yang punya hak sama dengan masyarakat lainnya. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Ditegaskan, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama. Dan secara khusus masyarakat juga mempunyai sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat setoran ijin dari pengurus masing-masing yang diberikan setiap tahun sekali lewat pengurusan ijin angkutan umum. Apabila penataan pangkalan minyak tanah dan umum lainnya sudah dapat diatur secara baik, dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Karena rata-rata masyarakat kita yang ada di daerah ini juga membutuhkan pelayanan yang prima. Diharapkan distrik, lurah dan Kakam merangkum data yang jelas dan tepat. (modes)