Aspirasi Aksi Tenaga Honorer K2 Nabire di Depan LPP RRI
NABIRE – Tenaga honorer K2 menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan LPP RRI Jalan Merdeka Nabire, Rabu (21/05/2025) sore kemarin. Ketua Aliansi Honorer Nasional, Provinsi Papua Tengah, Piet Nabod Kuway menyampaikan, dirinya di sini hanya mau mendatangi pihak pemerintah pusat, dikarenakan yang terjadi di Kabupaten Nabire ini khusus untuk teman-teman yang semuanya korban.

NABIRE – Tenaga honorer K2 menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan LPP RRI Jalan Merdeka Nabire, Rabu (21/05/2025) sore kemarin. Ketua Aliansi Honorer Nasional, Provinsi Papua Tengah, Piet Nabod Kuway menyampaikan, dirinya di sini hanya mau mendatangi pihak pemerintah pusat, dikarenakan yang terjadi di Kabupaten Nabire ini khusus untuk teman-teman yang semuanya korban.
"Korban kebijakan, kebijakan untuk masyarakat. Pemerintah itu baik, untuk kebijakan banyak orang tetapi untuk kebijakan yang mana dulu. Kebijakan yang kalau melanggar, yang tidak sesuai dengan amanat undang-undang, maka itu masalah untuk kami," ujar Piet Nabod Kuway dalam aksi sekitar pukul 16.40 WIT.
Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire, ini korban K2. Dirinya menarik mundur ke belakang, ini korban yang pernah dilakukan oleh pemerintah kemarin, sampai berujung dan belum tuntas.
Piet Kuway menilai, pemerintah sedang melakukan penyerapan dalam K2 dan jumlahnya kurang lebih 57 orang, ada beberapa yang honor dan ada beberapa yang tidak tau identitasnya. Negara tidak boleh diamkan, dan ini masalah kalau dibiarkan terus dan menjadi masalah besar.

“Ini gagal, kebijakan yang diintruksikan dari pemerintah pusat dan kebijakan dalam pemerintah kabupaten tidak dijalankan dan tidak sesuai,” ujarnya.
Ia meminta untuk diselidiki dan meminta kepada pihak Kapolda Papua Tengah, Kapolres Nabire dengan tim intelejen, investigasi dan menyelusuri persoalan bahaya ini.
Dia dan kawan kawan aksi tadi sempat menghadang beberapa kendaraan yang ditumpangi pihak Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk sedikit menerima aspirasi mereka. Dikarenakan pemerintah akan menyampaikan hal-hal baik, kepada pemerintah pusat terkait penyerapan ini, dan tidak pernah membicarakan sisi keburukan.

"Republik ini dan pemerintah daerah tidak akan pernah membicarakan sisi buruknya dan semuanya akan dilaporkan dengan baik dan baik," tegasnya.
Ia meminta untuk kepala BKN Regional 9, dengan BKN pusat. Dimana Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia (RI), Prof. Zudan Arif Fakrulloh hadir dalam Launching Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terintegrasi (SIMAGAI) Hebat, agar segera melihat hal ini.(edi)
Bagikan artikel ini



