NABIRE - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR PT), Ardi, S.T., mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah untuk segera menghadirkan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di ibu kota provinsi, Nabire. Langkah ini dinilai mendesak guna memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dari peredaran produk berbahaya yang tidak memenuhi standar mutu. 

Harapan tersebut disampaikan Ardi usai mengikuti kegiatan Loka POM Kabupaten Mimika yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Senin (20/04/2026).

Ardi menyoroti tingginya angka kasus keracunan makanan yang terjadi di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire. Menurutnya, keberadaan kantor Balai POM yang menetap di ibu kota akan mempercepat respons penanganan dan pengawasan terhadap kasus-kasus pangan yang muncul. 

Dengan adanya otoritas pengawas yang lebih dekat, tindakan preventif dan kuratif terhadap ancaman pangan ilegal atau tidak layak konsumsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Selain mendesak pemerintah provinsi, Ardi juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Nabire untuk aktif berkontribusi, salah satunya dengan membantu penyediaan fasilitas tempat bagi Loka POM Mimika. 

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga vertikal seperti BPOM. Sinergi ini diharapkan dapat mempermudah koordinasi lapangan mengingat status BPOM sebagai instansi di bawah kendali pemerintah pusat yang membutuhkan dukungan infrastruktur di daerah.

Ardi menyinggung persoalan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ini kerap terjadi di Nabire maupun Timika. Berdasarkan pantauan terhadap kondisi dapur penyedia jasa pangan di kedua wilayah tersebut, ia meminta pemerintah provinsi dan kabupaten untuk lebih gesit dalam melakukan pengawasan kesehatan pangan. Kejadian berulang ini menjadi peringatan keras bahwa standar keamanan pangan di Papua Tengah memerlukan perhatian serius dan pengawasan yang lebih ketat.

Sebagai penutup, Ardi mendukung penuh aspirasi petugas lapangan mengenai pengadaan laboratorium pengujian pangan yang memadai di Nabire. Hal ini senada dengan respons positif Wakil Bupati Nabire agar proses pengujian sampel tidak perlu lagi dikirim ke Jayapura, sehingga penanganan keamanan pangan bisa lebih cepat dan mandiri. Kehadiran laboratorium ini dianggap sangat krusial mengingat kedudukan Nabire sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah.(amd)