NABIRE - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia di tahun 2025 dilaporkan mengalami penurunan signifikan, dari Rp900 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp800 triliun. Penurunan ini berdampak langsung pada alokasi anggaran di daerah, termasuk Kabupaten Nabire.

Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos.,M.Si, menyampaikan bahwa kabupatennya terkena dampak pemotongan anggaran sebesar Rp130 miliar. Anggaran tersebut, yang awalnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, terpaksa dipotong habis.

"Dana untuk infrastruktur jalan dan jembatan yang sudah kami rencanakan untuk lelang, ternyata terpotong habis sebesar Rp130 miliar," kata Bupati Mesak Magai dalam sambutannya di Pantai Nabire, Jumat, (19/09/2025).

Mesak Magai juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang APBN 2026. Ia mendapatkan informasi bahwa APBN 2026 diperkirakan akan kembali turun dari Rp800 triliun menjadi Rp600 triliun. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus lebih bijak dalam menentukan prioritas pembangunan.

"Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, saya tekankan kepada semua OPD bahwa perencanaan hanya bisa memprioritaskan yang sangat penting. Jika APBN turun lagi, kita bisa kena dampak dan mungkin hanya bisa mengalokasikan anggaran untuk belanja pegawai saja," tegasnya.

Terkait belanja pegawai, Bupati Mesak Magai juga menyoroti masalah kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya. Ia meminta kepala dinas dan kepala Puskesmas untuk mengawasi ketat kehadiran staf. Bahkan, ia tidak segan untuk mengganti kepala Puskesmas yang tidak berada di tempat tugas.

Dengan alokasi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp190 miliar untuk 7.000 pegawai, Bupati Mesak Magai menekankan bahwa pegawai yang tidak bertugas, terutama tenaga medis di Puskesmas, gajinya akan ditahan. Ia juga mempertimbangkan untuk menolak penerimaan pegawai baru di masa depan karena tingginya belanja pegawai yang kini mencapai 30 persen dari total anggaran.(sam)