Pemkab Dorong Optimalisasi Pajak Kendaraan dan Penertiban Pelat Luar Daerah
Sinergi ini merupakan tindak lanjut konkret dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023.

NABIRE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Langkah strategis ini menjadi krusial guna menopang pembiayaan pembangunan infrastruktur maupun non-infrastruktur di tengah kebijakan efisiensi dan keterbatasan transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire, La Halim, S.Sos., saat membacakan sambutan tertulis Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si., dalam kegiatan sosialisasi pendapatan daerah di Aula Maranatha, Nabire, Rabu (18/11/2026).
Dalam arahannya, Pemkab Nabire memberikan apresiasi tinggi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nabire yang telah bersinergi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Papua Tengah untuk menyelenggarakan sosialisasi tersebut. Sinergi ini merupakan tindak lanjut konkret dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023.
Regulasi terbaru tersebut memberikan ruang sekaligus menuntut pemerintah daerah untuk lebih intensif menggali potensi pendapatan tanpa bertabrakan dengan aturan pusat, termasuk melalui skema opsen pajak. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan penerapannya di lapangan.
Selain menyasar kesadaran wajib pajak secara umum, Pemkab Nabire menyoroti fenomena banyaknya kendaraan roda dua maupun roda empat berpelat nomor luar Papua Tengah yang beroperasi di jalanan Nabire. Kondisi ini dinilai merugikan daerah karena kendaraan tersebut menggunakan fasilitas jalan di Nabire, namun pajaknya justru masuk ke kas daerah asal pelat kendaraan.

“Nabire ini bukan daerah lintasan atau daerah wisata, melainkan daerah tujuan akhir. Kendaraan yang masuk ke sini otomatis menetap di Nabire. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” ujar La Halim membacakan sambutan Bupati Mesak Magai.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Nabire meminta instansi teknis terkait seperti Dinas Perhubungan agar segera berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) serta BPKD Provinsi Papua Tengah. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat melahirkan regulasi penertiban yang efektif sehingga potensi opsen PKB dan BBNKB dapat terserap maksimal untuk kas Kabupaten Nabire.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya keteladanan dari para aparatur pemerintah, mulai dari tingkat kelurahan hingga organisasi perangkat daerah (OPD). Aparatur diminta menjadi pelopor dalam ketaatan membayar pajak sebelum menuntut kepatuhan dari masyarakat luas.
“Saya tekankan agar kita para aparatur justru menjadi contoh yang baik, jangan malah sebaliknya. Terkadang kita menuntut masyarakat untuk taat membayar pajak, sementara di kalangan aparatur sendiri masih ada yang kucing-kucingan,” tegasnya.
Tidak hanya soal pajak kendaraan bermotor, keteladanan aparatur tersebut juga disoroti dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemerintah mengingatkan agar penagihan tidak hanya menyasar pelaku usaha dan masyarakat umum, sementara kewajiban pegawai sendiri masih banyak yang terabaikan.
Melalui forum sosialisasi ini, masyarakat diharapkan menyadari pembayaran pajak merupakan kewajiban warga negara yang timbal baliknya akan dirasakan langsung melalui percepatan pembangunan daerah. Meski masih ada sebagian warga yang mempertanyakan beban pajak, kontribusi tersebut tetap menjadi tulang punggung kemandirian fiskal daerah.

Para narasumber yang hadir juga diminta untuk memaparkan materi secara komprehensif dan mudah dipahami oleh seluruh peserta. Dengan pemahaman yang utuh, peserta sosialisasi diharapkan dapat menyebarluaskan informasi yang benar kepada lingkungan sekitar.
Menutup sambutannya, Pemkab Nabire kembali menyampaikan penghargaan kepada Bapenda beserta seluruh jajaran panitia atas terselenggaranya kegiatan ini dengan lancar, seraya berharap kolaborasi seluruh elemen masyarakat dapat mempercepat terwujudnya kemandirian ekonomi Kabupaten Nabire. (amd)
Bagikan artikel ini



