NABIRE - Kurang lebih sebanyak 39 anggota Majelis Rayat Papua Papua Tengah (MRP PT) mendesak Gubernur Papua Tengah dan Menteri Dalam Negeri untuk memberhentikan Sekretaris dan Ketua MRP Papua Tengah. Desakan tersebut bermula lantaran tak puas dengan kepemimpinan kedua pemimpin.

Desakan anggota MRPT tak sebatas nyatakan sikap, konon justru tak segan-segan para anggota MRP ini memalang kantor MRPT sementara yang bersebelahan dengan kantor DPRK Nabire di Jalan Mandala Bumi Wonorejo. 

Para anggota MRP PT ini turut menggembok pintu utama kantor dan membentangkan spanduk berwarna merah berisi tuntutan mereka. Tulisan pembuka di spanduk itu bertuliskan “ Kantor MRP PPT dipalang oleh Anggota MRP PPT sendiri”. 

Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, para anggota MRP ini mendesak kepada Gubernur Papua Tengah dan Menteri Dalam Negeri segera mengganti Ketua MRPT dan Sekretaris MRPT.

“Kami mendesak dan meminta gubernur supaya segera ganti sekretaris MRP PPT dan ketua MRP PPT,” ucap mereka emosi agak menggebu-gebu.

Ketidakpuasan kepemimpinan kedua petinggi di lembaga kultur dibarengi sejumlah alasan. Pertama, lembaga MRP PPT disebut tidak bekerja sesuai dengan aturan dan mekanisme. Kedua, DPA MRP PPT tidak pernah diberikan kepada anggota MRP PPT. Ketiga, lembaga MRP disebut tidak punya jadwal kegiatan tahunan. 

Keempat, disebut banyak uang anggota MRP PPT tidak dibayarkan termasuk uang reses satu tahun 2024. Kelima, disebut banyak pemotongan uang di bendahara dengan alasan uang pajak. Keenam, disebut pimpinan ambil keputusan tidak lewat rapat (di luar rapat). Ketujuh, disebut berminggu-minggu Ketua MRP PPT tidak pernah masuk kantor MRP PPT. Kedelapan, disebut ketua MRP PPT kerja tanpa pegang DPA sudah mau dua tahun akhirnya ada temuan.

Dari segudang persoalan tersebut, para anggota MRP Papua Tengah menyepakati Mendagri segera ganti Ketua MRP Provinsi Papua Tengah dan Sekretaris MRP Papua Tengah. (you/amd)