NABIRE - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT) periode 2025-2029, mengklarifikasi dan meminta maaf terkait insiden pelarangan wartawan untuk meliput kegiatan rapat paripurna DPRPT yang berlangsung di Aula DPRPT, Senin (10/02/2025).

Para anggota dewan yang diwakili anggota DPRPT Bekies Kogoya, S.KM., M.Kp, menyampaikan, bahwa pelarangan tersebut merupakan kesalahpahaman dan tidak ada unsur kesengajaan untuk menghalangi tugas jurnalistik. Mereka mengakui bahwa komunikasi yang kurang baik menjadi penyebab terjadinya insiden tersebut.

Pihaknya juga mengaku akan memanggil staf yang bersangkutan dan memberikan arahan agar akses peliputan kedepan semakin terbuka.

“Kami menyadari bahwa pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kami menghormati kebebasan pers dan tidak pernah bermaksud untuk menghalangi teman-teman wartawan dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.

Tegas Bekies Kogoya, tidak ada hal yang dirahasiakan dalam rapat paripurna tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa rapat paripurna merupakan forum terbuka bagi publik dan media untuk mengetahui proses pengambilan kebijakan di tingkat daerah.

“Kami ingin menyampaikan bahwa semua informasi yang dibahas dalam rapat paripurna adalah transparan dan dapat diakses oleh publik. Tidak ada agenda tersembunyi atau hal yang perlu dirahasiakan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan komitmennya untuk selalu menjaga keterbukaan informasi kepada publik dan menyadari bahwa transparansi adalah kunci dari pemerintahan yang baik dan akuntabel.

“Kami akan terus berupaya untuk membangun komunikasi yang baik dengan media dan masyarakat. Kami percaya bahwa sinergi antara legislatif, media dan masyarakat akan menciptakan Papua Tengah yang lebih baik,” katanya.

Dirinya ingin memastikan bahwa teman-teman wartawan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan lancar.

Insiden ini diharapkan tidak menyurutkan semangat para wartawan untuk terus mengawal dan memberitakan kegiatan DPRPT sebaliknya, diharapkan kejadian ini menjadi momentum untuk membangun hubungan yang lebih baik antara legislatif, pihak media dan masyarakat demi kemajuan Papua Tengah.(amd)