DOGIYAI – Anak kandung pasangan Lukas Degei dan Dortea Edowai, yang merupakan anak ketiga dari lima bersaudara asal Kampung Putapa Distrik Mapia Tengah (Mateng) Kabupaten Dogiyai Papua Tengah, yakni Alekx Degei, telah menyelesaikan studi di PGSD Unima Manado.

Ia pulang kampung di Mapia Putapa ini sudah menginjak 12 tahun dan mengajar di Sekolah Dasar (SD) Uwemuka Wotai dan Kampung Digiyo. Alekx Degei dan istrinya wanita asal Tanimbar dikaruniai tiga anak dan telah mendidik sekolah kelas jauh serta anak–anak sekolah terpencil yang masih buta huruf.

Dijelaskan Aleks (pak guru) ini kemarin di bilangan Pasar Pagi Bumiwonorejo Nabire kepada media ini, menyebutkan tiga kampung perbatasan dari Pemerintah Kabupaten Dogiyai, Bintuni dan Kaimana itu merupakan inisiatif bersama masyarakat setempat untuk membuka sekolah kelas jauh.

Melalui anak–anak didiknya, guru yang sangat dekat dengan warga asal tiga kampung ini dan warga Kamoro juga mengatakan, kami orang Mee masih belum tenang, belum nyaman di sana. 

Dasar persoalannya, sebut dia menyangkut batas wilayah adat, tanpa ijin pemilik hak ulayat tanpa koordinasi warga pesisir dan warga Mee yang tinggal di wilayah perbatasan. “Jaga dusun tanpa koordinasi dan musyawarah dengan warga setempat untuk memasukan perusahan PT. Tumbayon juga,” ujar Guru Aleks Degei.

Lanjutnya, belum ada perusahan yang masuk wilayah perbatasan ini, pengakuan Alekx sebagai warga Mapia Kampung Putapa Distrik Mapia Tengah, posisi masuk Distrik Unito wilayah bagian selatan Kabupaten Dogiyai Propinsi Papua Tengah.

Dan batas wilayah Pemerintah Kabupaten Dogiyai jauh hari melalui Kabag Pemerintah, Lukas Pakei dan Dinas PU Dogiyai, Askar sudah selesai dilaksanakan dan warga sudah mengetahuinya. Oleh sebab itu, warga Kamoro, warga Suku Mee, dewan adat, DPRK, MRP Pokja adat, biro hukum segera melakukan koordinasi membantu Gubenur dan Wakil Gubernur Papua Tengah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Kami bangga program gubernur, Wagub dan istri gubernur soal sekolah gratis dan tidak mengganggu tugas gubernur dan wakilnya. Konsentrasi pak gubernur dan Wagub ini tugas para bupati dan Kabag Pemerintahan bagain hukum. Mereka ini harus koordinasi baik dengan Pokja Adat MRP serta DPRP untuk kumpul bersama warga perbatasan dan dibicarakan demi ketenangan dan kenyamanan wilayah termasuk warga daerah di Papua Tengah dan pemerintah kabupaten,” tandasnya. (don)