NABIRE - Akses masuk dan keluar ke wilayah adat Meepago, yang mencakup beberapa kabupaten di Provinsi Papua, mulai dari Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Intan Jaya termasuk Kabupaten Mimika baik lewat jalur udara, laut dan darat masih tertutup hingga 14 hari kedepan. 

Hal ini seperti hasil keputusan rapat bersama para bupati se wilayah adat Meepago bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang tergabung dalam asosiasi Bupati se Meepago, Rabu (10/06/2020) petang di Kantor Bupati Nabire.

Sekretaris Asosiasi Bupati Meepago, Yakobus Dumupa kepada awak media usai rapat terbatas mengatakan, hari ini (kemarin, red) para bupati se wilayah Meepago bersama Forkopimda menggelar rapat lanjutan dalam rangka membicarakan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Meepago.

Dalam pertemuan itu, lanjut Bupati Dogiyai ini, pihaknya telah menyepakati beberapa hal penting guna menindaklanjuti keputusan sebelumnya.

Termasuk hasil kesepakatan bersama Pemprov Papua. Pertama, para kepala daerah di wilayah adat Meepago masih melakukan penutupan akses udara, laut, terutama Bandara dan pelabuhan untuk 14 hari kedepan. 

Jelas Yakobus Dumupa, dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi kelanjutannya setelah 14 hari kedepan.

Kedua, pihaknya masih melakukan pembatasan akses jalan darat dengan ketentuan, pihaknya memberi ijin untuk angkutan BBM, angkutan Bahan Makan (Bama) dan keperluan-keperluan lain termasuk pelayanan kesehatan namun tetap sesuai protokol kesehatan.

“Semua kendaraan yang akan diakses dari Nabire ke wilayah kabupaten lainnya di Meepago wajib membawa surat pemeriksaan kesehatan. Tanpa itu kami tidak memberi ijin kepada semua pengguna jalan untuk melintas di jalan trans Papua,” tandas Jack Dumupa sapaan akrabnya.

Ketiga, tambah mantan anggota MRP Papua itu, pihaknya sudah bersepakat untuk melakukan dan memfasilitasi semua anak-anak sekolah (pelajar), terutama yang akan mendaftar ke sekolah-sekolah yang ada di Nabire dari tingkat SMA/SMK hingga SMP dari kabupaten yang ada di wilayah Meepago.

Artinya pemerintah kabupaten di wilayah Meepago akan membantu anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan.

Lalu, tambah Jack Dumupa, aktifitas perekonomian, ibadah, pasar dan pemerintahan para bupati sepakat untuk dibuka dengan ketentuan mengikuti protokol kesehatan.

Kalau tidak mampu atau tidak mengikuti protokol kesehatan, maka pihaknya tidak memperbolehkan atau ijinnya akan dicabut atau dibatalkan. “Jadi syaratnya itu,” ungkapnya.

Selanjutnya, berkaitan dengan pendaftaran mahasiswa/mahasiswi baru pihaknya akan memfasilitasi calon mahasiswa baru dari masing-masing kabupaten untuk melakukan pendaftaran secara online. 

Dan terakhir, kata Bupati Dogiyai ini, pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pihak yang ada di masing-masing kabupaten di wilayah Meepago untuk menjaga kondisi ketertiban dan keamanan daerah setiap kabupaten.  “Jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar, terus menjaga kesehatan karena kita dalam kondisi bahaya, kita sedang mempertaruhkan keselamatan hidup kita, apalagi kita dalam kondisi saat ini lalu Sitkamtibmas tidak kondusif dan tidak bisa kita jaga, maka kerugiannya tentu kita akan rasakan sendiri, untuk itu kita harus menjaga Kamtibmas yang ada ini dengan baik,” pungkasnya.(wan/eby)