NABIRE - Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Viktor Tebay, S.Sos, MAP mengatakan, ada kebijakan soal pendidikan dari pemerintah pusat yang sangat sulit untuk diterjemahkan oleh daerah.

Salah satu contoh nyata untuk saat ini adalah Ujian Nasional (UN) yang dirubah menjadi Ujian Sekolah (US). Sehingga dengan adanya perubahan ini biaya ujian pun dihilangkan.

Kata dia, sudah memasuki dua tahun pelajaran terakhir ini tidak ada lagi sumber dana yang diperuntukkan bagi kegiatan pelaksanaan ujian di semua satuan jenjang pendidikan.

Dan perlu dicatat dan dipahami bersama, dengan dihilangkannya dana ujian, bukan berarti hanya di Nabire. Tetapi hal ini berlaku di semua satuan jenjang pendidikan dan berlakunya secara nasional.

“UN dirubah menjadi US, maka dengan perubahan biaya ujianpun di hilangkan,” tutur Viktor Tebay, kepada Papuapos Nabire, Selasa (22/3/22).

Dan kondisi itu berdasarkan hasil monitoring Dinas Pendidikan bersama Komisi B DPRD Kabupaten Nabire telah membuktikan bahwa sekolah SMA dan SMK melaksanakan ujian akhir dengan sederhana bahkan menyedihkan.

Karena ada sekolah yang melaksanakan ujian tanpa ada sajian makan dan minum. Bahkan uang transportasi sebagai pengawas ujian pun tidak diberikan, sebab lahirnya kebijakan UN menjadi US.

“Sebagai orang yang lama di dunia pendidikan dan juga selaku Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire sangat tidak setuju dengan adanya perubahan nama UN menjadi US.  Karena dengan perubahan nama tersebut tidak mengakomodir biaya ujian untuk 2 tahun terakhir,” ujarnya.

Padahal UN adalah program nasional yang mana berlaku di setiap satuan pendidikan untuk mengukur kemampuan siswa atau peserta ujian dari hasil proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) selama 6 tahun bagi SD dan 3 tahun bagi SMP/SMA dan SMK.(des)