Jayapura,- Kepala Bulog Divisi Regional Papua dan Papua Barat, Benhur Ngkaimi mengklaim belum menerima laporan dari daerah menyusul temuan Komisi C DPRP Papua yang membidangi anggaran dan asset bahwa sebanyak 6000 PNS menerima beras busuk atau tak layak konsumsi.   “Kami belum dapat laporannya dan belum mengecek ke sana. Kami baru tahu juga lewat pemberitaan di media massa. Tapi kalau ada, ya kami sudah punya mekanisme. Berapun yang ditemukan tak layak silahkan di laporkan dan kami ganti,” kata  Kepala Bulog Divisi Regional Papua dan Papua Barat, Benhur Ngkaimi, Selasa (22/7). Benhur mengakui adanya penyimpanan beras Bulog cukup lama hingga waktu enam bulan sampai satu tahun. Apalagi, kata dia, Jayapura bukan daerah sentra, yang artinya  ketergantungan dengan daerah di Jawa dan Sulawesi Selatan sangat tinggi.  “Kebutuha kita setahun kurang lebih 200 ribu ton untuk Papua dan Papua Barat. Kita baru bisa menghasilkan produksi sendiri itu 30 ribu ton. Dari Merauke kurang lebih 29 ribu ton, Manokwari kurang lenbih 100 ton dan Nabire kecil hanya kurang lebih 200 ton setahun. Artinya kurang lebih 170 ribu Ton dari luar Papua, terutama Jawa dan Sulsel,”papar Benhur. Menurut Benhur, beras merupakan barang organic, sehingga jika disimpan lama atau diatas tiga bulan akan mengalami penurunan kwalitas. Pihaknya juga menyadari adanya penurunan kwalitas beras, sehingga pihaknya meminta agar temuan itu dilaporkan ke Bulog. Benhur mengakui khawatir apabila beras yang dilaporkan rusak sudah tersimpan lama di Gudang Irian Bhakti. ”Bisa saja masuk bagus tapi karena lama disimpan di sana makanya rusak. Kalau disimpan di Bulog tidak rusak karena kami punya metode parawatannya. Makanya kami bisa simpan enam bulan sampai satu tahun. Tapi kalau disimpan di gudang non Bulog, tiga bulan uda hancur itu,”ungkap dia. Ia juga mengingatkan apabila beras Bulog yang diambil sejak Januari lalu, harusnya sudah dilaporkan ke Bulog agar diganti. “Saya akan menghubungi kepala perwakilan Bulog di Wamena agar berkoordinasi dan mengganti kerusakan beras itu. Harusnya pihak Irian Bhakti mengantisipasi itu,” timpalnya. Dalam pemberitaan sebelumnya, Komisi C DPR Papua membeberkan adanya 6000 Pegawai Negeri Sipil di tujuh Kabupaten di Papua mengaku menerima beras busuk dan tak layak konsumsi. Ketujuh kabupaten ini yakni Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Puncak Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Nduga dan Pegunungan Bintang.