NABIRE - Wakil Ketua Sementara DPRD Nabire, Evan Ibo mendesak Pemerintah Daerah di wilayah Meepago, diantaranya Pemda Nabire, Deiyai, Dogiyai, Paniai dan Intan Jaya untuk segera memulangkan warga masyarakat Meepago yang terdampar di Jayapura dan daerah lainnya akibat memperlakukannya pembatasan akses perhubungan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Pemkab se Meepago sudah saatnya memulangkan warga kita yang terdampar di Jayapura sejak diberlakukan pembatasan akses perhubungan, mereka sedang terdampar diluar.

Nasib warga berpenduduk di sejumlah kabupaten di Meepago saat ini perlu mendapatkan perhatikan dari pemerintah,” kata Evan juga legislator Fraksi Partai Golkar kepada Papuapos Nabire saat ditemui di kediaman pribadinya, Senin (29/06/20) pagi.

Menurutnya, pemerintah jangan tinggal diam melihat situasi masyarakat Meepago yang selama ini sedang terdampar di luar wilayah adat Meepago, bahkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari juga telah terancam akibat dampak Covid-19.

“Saireri bisa kenapa kita tidak bisa, maka saya mau bilang kita jangan menunggu warga kita itu pulang melalui jalur gelap, karena disamping keselamatan nyawa mereka terancam, sebagian besar warga juga ada yang tidak memiliki uang untuk ongkos pulang,” ucap Evan bernada kesal.

Dikatakan Evan, satu kali pulangkan warga kita dari Jayapura ke Nabire  mengunakan kapal putih, tidak membutuhkan biaya terlalu besar.

Hanya membutuhkan 300 juta rupiah.

“Saya mendesak agar Pemda Meepago duduk kembali bicarakan hal ini dan segera jemput warga kita yang masih ada di Jayapura.

Sekali lagi 300 juta itu bukan 300 miliar atau triliun,” tandas Evan mengakhiri.

Setelah sebelumnya, Sekretaris Asosiasi Bupati Meepago, Yakobus Dumupa juga sebagai Bupati Dogiyai dalam jumpa pers belum lama ini mengatakan, untuk memulangkan warga Meepago bukan saja ada di Jayapura, namun ada dimana-mana di sejumlah daerah sehingga pihaknya akan berembuk kembali untuk membahas terkait pemulangkan warga tersebut.

“Untuk mencari solusi terhadap masyarakat Meepago yang terdampak karena pembatasan akses perhubungan terutama udara dan laut bukan saja di Jayapura, akan tetapi ada diantero tanah Papua bahkan luar Papua, sehingga terkait ini kami akan bahas kembali pada pertemuan berikutnya,” ujar Yakobus.(eby)