NABIRE - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyetujui pembangunan 14 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Provinsi Papua Tengah pada tahun ini. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, Dr. Karlos Matuan, S.St.Pi., M.M., mengungkapkan program ini bertujuan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat pesisir di wilayah tersebut.

Belasan titik pembangunan itu tersebar di dua kabupaten pesisir, yakni Kabupaten Nabire sebanyak 6 lokasi dan Kabupaten Mimika sebanyak 8 lokasi. “Dari 12 usulan di Nabire yang lolos verifikasi 6 lokasi. Dari 19 usulan di Mimika yang disetujui 8 lokasi,” ujar Karlos di Nabire, Selasa (11/8/2026).

Seluruh pembiayaan proyek fisik ini sepenuhnya ditanggung oleh KKP, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan lahan. Setiap kampung nelayan nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern untuk menunjang aktivitas penangkapan dan pengelolaan ikan.

Fasilitas utama yang akan dibangun meliputi dermaga, gudang pendingin atau cold storage, pabrik es, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Melalui kelengkapan infrastruktur tersebut, hasil tangkapan nelayan diharapkan tidak cepat rusak dan kualitas ikan tetap terjaga sebelum dipasarkan.

Karlos menjelaskan, setiap lokasi KNMP membutuhkan lahan seluas seperempat hingga setengah hektare dengan status kepemilikan yang clear and clean. Tantangan utama di Tanah Papua adalah status tanah pesisir yang sebagian besar merupakan tanah adat, klan, atau milik perorangan, namun 14 lokasi di Papua Tengah ini dipastikan telah memenuhi syarat.

Dari kuota total sebanyak 200 lokasi yang disiapkan untuk wilayah Tanah Papua, penyerapannya masih belum maksimal akibat terkendala status lahan. Di Nabire, keenam KNMP akan dipusatkan di kawasan pesisir dekat perkotaan, sedangkan di Mimika tersebar di kawasan Pomako serta Timika Barat dan Timika Timur.

Pemerintah berharap keberadaan KNMP tidak hanya menjadi proyek fisik semata, melainkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir. “Ini untuk membuka akses nelayan terhadap sarana usaha dan mendorong ekonomi berbasis sumber daya kelautan,” pungkas Karlos. (amd)