Iskandar Pimpin HKJSM Papua Tengah, Sumardi Nahkodai Nabire
Dr. H. Muhammad Iskandar, S.P., M.IP terpilih sebagai Ketua HKJSM Provinsi Papua Tengah setelah memperoleh dukungan mayoritas peserta rapat.
Pencarian
4970 artikel cocok dengan pencarian Anda.
Dr. H. Muhammad Iskandar, S.P., M.IP terpilih sebagai Ketua HKJSM Provinsi Papua Tengah setelah memperoleh dukungan mayoritas peserta rapat.
Tujuan utama dari kehadiran BMD Nabire adalah untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan serta mendorong kemandirian ekonomi para pelaku usaha kecil.
Ketua Panitia Raker UPZ, H. Husin Rumkel, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi.
“Guru kontrak yang rajin dan aktif berdasarkan data tentu akan kami pertahankan. Namun, bagi mereka yang malas, pasti dievaluasi dan diganti dengan guru kontrak baru yang direkrut langsung dari kampung setempat,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Yermias Degei, S.Pd., M.I.Kom, saat memberikan keterangan di ruang kerjanya, Kamis (29/10/2026).
“Saat ini masih di nursery, tahapan persemaian. Kami harapkan di akhir tahun ini akan disalurkan atau diberikan kepada kelompok-kelompok petani kakao yang ada di Kabupaten Nabire,” ujar Rafael saat ditemui usai pembukaan festival kopi di Aula KSK Bukit Meriam, Kabupaten Nabire.
Dalam sambutannya, Wabup Nabire menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pengurus yang baru saja dilantik. Ia berharap kepengurusan yang baru ini dapat membawa semangat baru dalam memajukan peran perempuan di daerah.
“GOW merupakan wadah pemersatu berbagai organisasi perempuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat peran keluarga, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing,” kata Hj. Ira Burhanuddin.
Kepala Seksi Perempuan dan Anak DP3A Kabupaten Nabire, Nurmawati, saat ditemui Papuapos Nabire, di Aula RRI, Kamis (29/10/2026), menjelaskan para korban yang ditampung memiliki latar belakang permasalahan yang beragam.
Wakil Bupati Nabire, H. Burhanuddin Pawennari, saat membacakan sambutan tertulis Bupati Mesak Magai, S.Sos., M.Si., menyampaikan pengelolaan Alokon harus dilakukan secara profesional.
Pelayanan KB Pasca Persalinan merupakan upaya pemberian layanan kontrasepsi kepada ibu yang baru saja melahirkan. Jangka waktu pelayanan ini berlangsung mulai dari proses persalinan hingga kurun waktu 42 hari atau 6 minggu setelah melahirkan.