Pertama di Indonesia Timur! SPBU Khusus Petani untuk Dongkrak Swasembada Pangan
Langkah strategis ini diperkuat langsung melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Merauke.
Indeks
Semua laporan terkini dari Nabire, Papua Tengah, dan sekitarnya — diperbarui sepanjang hari.
Diperbarui
Langkah strategis ini diperkuat langsung melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Merauke.
Aksi persuasif ini sengaja dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Menurutnya, kebijakan tersebut juga membuka ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Maksud dan tujuan daripada pelaksanaan kegiatan ini adalah bagaimana kita mau melihat bersama kira-kira pelaksanaan pencegahan stunting yang telah dilaksanakan di kabupaten, khususnya di 8 kabupaten ini sejauh mana,” ujar Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi, S.STP., M.Si.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari seberapa perubahan yang dirasakan oleh Masyarakat,” ujarnya.
“Kalau sekiranya kalau daerah di Puncak, tentunya berpengaruh juga dari sisi akses dan daerah,” ujar Eliezer saat diwawancarai awak media di Aula RRI pada Selasa, (29/9/2026).
“Makanya kadang-kadang waktu pada saat kita evaluasi RAPBD khusus dan lain-lain juga sasaran kita harapannya hal-hal ini yang perlu dijadi perhatian.
Upaya penanganannya tidak dapat dilakukan oleh satu sektor atau satu perangkat daerah saja, tetapi membutuhkan kerja bersama, koordinasi, integrasi program serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan.
Pengungkapan kasus ini dipimpin langsung Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., M.H., dalam konferensi pers yang turut dihadiri Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Nabire, Theophilos Kleopas Auparay, S.H., Kasat Narkoba, Kasi Humas serta jajaran personel Satresnarkoba Polres Nabire.
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengemukakan bahwa perubahan postur anggaran ini dirumuskan berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPDP) 2026.
Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Namun, kemudahan tersebut juga diiringi tantangan berupa penyebaran berita bohong atau hoaks, disinformasi, serta informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.