NABIRE – Purnawirawan (pensiunan TNI AD) sekaligus Kepala Suku Moni/Wolani Kabupaten Nabire, Adolop Zoter Songgonau, meminta dan mengharapkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Mimiki dan PT Freeport Indonesia (PT FI) untuk dapat melihat baik, terkait hak rakyat yang sudah diberikan sebelumnya dan sebenarnya berhak menerima. Artinya, seperti terang Zoter, ketika bertandang ke kantor redaksi media ini, Senin (9/1) siang kemarin, ada hak dari keluarga Songgonau sekitar 1 persen dari Freeport yang harus diberikan kepada mereka (masyarakat) yang benar-benar berhak menerima, namun melainkan belakangan ini telah diserahkan kepada pihak yang semestinya tidak berhak atas dana tersebut.Lebih lanjut dikatakan, purnawirawan TNI AD yang mendapat beberapa penghargaan ini ada beberapa pihak yang telah mempolitir menyangkut hak tersebut, dan ini harus dilihat baik kedepan. Lantaran, selaku purnawirawan dirinya sangat menyayangkan ketika ada pembagian atau hak masyarakat yang semestinya berhak menerima, tetapi kenyataan malah tidak menerima bahkan orang lain yang bukan keluarga dekat (saudara, adik dan anak) yang menerima hak dimaksud.Untuk itu, dirinya selaku Kepala Suku Moni dan Wolani di daerah ini meminta dan mengharapkan kepada pihak terkait, termasuk dalam hal ini Pemerintah Daerah Mimika (Timika) dan pihak perusahaan dan pihak lainnya yang mengurus hal ini kiranya harus dapat melihat baik hak atau pemberian bantuan dimaksud.Dengan harapan, tambah Zoter Songgonau, Bupati Mimika harus lihat baik persoalan dan hal ini. Orang Papua satu dan yang lain itu baik, kadang mereka bermusuhan lantaran masalah uang atau dana. “Kita kadang bermusuhan satu dengan yang lain karena uang. Ada yang tidak baku senang lantaran, yang saya terima uang dan yang lain tidak, sehingga pihak Pemda Mimika harus melihat baik hal ini. Selian itu, hak masyarakat atau dukungan/bantuan dana ini juga harus sampai kepada mereka yang benar-benar berhak menerima, bukan salah sasaran,” tegasnya. (wan)