NABIRE - Musa Haluk sebagai Ketua Umum Badan Pengurus (BP) Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), Provinsi Papua secara resmi melantik dan mengukuhkan Yosephina Pigai, S.Sos sebagai Ketua BP KAPP Provinsi Papua Tengah periode 2025 hingga 2030 mendatang, bertempat di Aula LPP RRI Nabire, Kamis (23/1/25) kemarin.

Di kesempatan itu, Musa Haluk mengatakan, sesuai prosedur dan mekanisme terutama UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam kepengurusan yang baru dilantik harus menjalin komunikasi baik antar pengurus dan segera mengurus kelengkapan berkas sebagai syarat legalitas organisasi di Kesbangpol.

Ketua Umum KAPP Papua menambahkan, tugas utama pengurus yang baru dilantik untuk melakukan pendataan seluruh pengusaha. “Kalau tidak mendata kita tidak punya data dan tidak bisa melihat, sehingga saya berpesan untuk mendata semua pengusaha Papua, baik mama-mama penjual noken, penjual pinang agar mereka bisa mendapatkan hak yang sama,” ungkap Musa.

Haluk menegaskan, kepengurusan KAPP Papua Tengah periode 2025-2030 sudah sah. “Tidak ada dualisme, tigalisme pengurus ini itu tidak ada, hanya ada di orang yang punya ego tinggi, KAPP tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang yang konsisten untuk mengangkat harkat dan martabat,” tegasnya.

Proses pelantikan tersebut dipimpin langsung Ketua Umum KAPP Papua, Musa Haluk, dengan resmi melantik pengurus baru KAPP Provinsi Papua Tengah masa bakti 2025-2030. Acara ini turut dihadiri perwakilan Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh masyarakat dan pemuda serta akademisi.

Adapun sambutan, Penjabat Gubernur Papua Tengah Anwar Harun Damanik, S.STP.,MM, diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Papua Tengah, Menase Kadepa, SE.,M.Si, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru BP KAPP di wilayah tersebut.

Dikatakan, pentingnya peran KAPP dalam mendorong kemajuan perekonomian masyarakat asli Papua. KAPP diharapkan menjadi wadah yang dapat memperjuangkan hak-hak pengusaha asli Papua, sekaligus memajukan sektor ekonomi di Papua Tengah. 

“KAPP adalah representasi perjuangan ekonomi masyarakat Papua. Kepengurusan yang baru ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adat melalui kewirausahaan yang berlandaskan kearifan lokal,” ujarnya. 

Acara pelantikan ini juga dihadiri perwakilan Kodim 1705 Nabire serta Ketua KNPI Provinsi Papua dan berbagai organisasi masyarakat yang mendukung pengembangan ekonomi berbasis adat.

Pj Gubernur Papua Tengah mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bekerja sama mendukung program-program KAPP demi menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di Papua Tengah. 

“Mari kita bahu-membahu mendukung KAPP agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Papua Tengah. Kehadiran KAPP diharapkan menjadi semangat baru dalam menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat asli Papua,” pungkas Menase Kadepa. 

Acara ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah yang diikuti oleh seluruh undangan yang hadir. Momentum ini menjadi awal baru bagi KAPP Provinsi Papua Tengah untuk menjalankan visi besar mereka dalam memajukan masyarakat adat Papua melalui sektor ekonomi.(rob/hum pemprov)