SUGAPA - Workshop penyusunan laporan realisasi dan keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Senin (9/12) kemarin digelar. Kegiatan yang dilaksanakan di Sugapa dibuka oleh Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, SS, M.Si yang diwakili Sekda Intan Jaya, Asir Mirip, S.Pd, M.Si. Dalam sambutan bupati yang disampaikan Sekda Asir Mirip mengatakan, pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada pelaksanaannya wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) sebagai stake holder pelaksana harus mampu menjalankan sebagian fungsi-fungsi manajemen modern kedalam tugas-tugas perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. "Saya katakan demikian karena perencanaan pembangunan merupakan fungsi penunjang yang harus memiliki kemampuan manajerial untuk mengendalikan dan memastikan bahwa pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat terlaksana secara konsisten ditinjau dari indikator capaian kinerja output dan outcome,” ujarnya. Dalam pengamatannya selama ini di Kabupaten Intan Jaya, ada hal yang belum berjalan dengan baik sesuai harapan, yaitu pengendalian, monitoring dan evaluasi. Dua hal ini sangat penting apabila kita mau konsisten dalam melaksanakan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja perangkat daerah. Kita harus bekerja dalam koridor hukum yang meningkat agar pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan hasil benar-benar sinergis. Sehingga tercipta suatu model sistim pembangunan daerah yang kuat dan akuntabel. Sebagaimana diharapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Ranperda RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJD dan RPJMD serta RKPD. Lebih lanjut dikatakan, setiap tahun kita telah menetapkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sebagai implementasi Perda nomor 4 tahun 2018 tentang RPJMD 2017-2022 yang memuat rangkaian program prioritas sebagai perwujudan janji kepala dan wakil kepala daerah terpilih maupun berdasarkan kebutuhan masyarakat. “Namun ada satu hal yang saya cermati yaitu fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi yang masih sangat lemah. Baik pengendalian eksternal yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah,” kata dia. Hal itu mengindikasikan rendahnya komitmen kepala perangkat daerah dalam melaksanakan pengendalian internal serta menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatan tepat waktu, menganggap pelaporan tidak penting sehingga diabaikan. Fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi oleh Bappeda sangat lemah tidak tersistem dengan baik bahkan cenderung asal-asalan. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pada tataran perangkat daerah tidak efektif, pelaksanaan kegiatan hanya bermuara pada output semata sehingga begitu selesai kegiatan semua dianggap telah berakhir. Serta sumber daya manusia (SDM) yang membidangi pelaporan di tingkat perangkat daerah tidak berkualitas alias tidak memahami Tupoksinya dengan baik. Lanjut bupati, empat hal itu adalah kenyataan. Karena dari waktu ke waktu pelaksanaan program kegiatan oleh perangkat daerah tidak pernah dilaporkan kepada dirinya selaku kepala daerah, tiba-tiba kegiatan telah selesai serapan anggaran di atas 90%. Masuk ke tahun berikutnya muncul kegiatan yang sama serapan lebih dari 90%. “Bukan saja serapan yang dikejar, setiap perangkat daerah mengejar output 100% termasuk kegiatan perjalanan dinas harus habis digunakan di akhir tahun anggaran. Lalu hasil mana, apakah sudah dilakukan analisis mendalam terhadap output-output tersebut yang berfungsi sesuai dengan tujuannya sehingga memberikan hasil yang maksimal untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat ? Bappeda tidak melakukan hal itu. Kenapa Bappeda tidak pernah melakukan hal itu tentu bukan salah Bappeda semata. Perangkat daerah yang menciptakan dan melaksanakan program kegiatan sampai dengan hari ini belum mampu untuk melaporkan kinerja dengan baik, belum mampu menyusun dan menyajikan laporan dengan benar, begitu tutup tahun anggaran semua selesai dan tunggu anggaran yang baru, siapkan berkas pertanggungjawaban keuangna untuk tunggu audit BPK,” paparnya. Bupati mengingatkan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai hari ini BPK melakukan audit baru sebatas audit belanja. “Seandainya dilakukan audit kinerja saya tidak tahu apa yang akan terjadi,” tambahnya. Oleh karena itu bupati meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah mulai hari ini menempatkan pelaporan sebagai salah satu tugas prioritas. Tidakk hanya menuntut anggaran tapi tidak mampu menyajikan laporan dengan benar. “Berdasarkan laporan saudara kepada BP4D, sampai dengan tahun 2019 masih banyak perangkat daerah yang belum mampu menyajikan laporan realisasi fisik dan keuangan dengan benar. Bagaimana dengan LPPD urusan, Lakip, LK saya yakin dokumennya ada, covernya indah ada gambar bagus-bagus tapi isinya nol alias tidak subtantif,” tambahnya. Dijelaskan bupati, laporan realisasi fisik dan keuangan, merupakan salah satu laporan yang sifatnya menyajikan data dan informasi tentang progres pelaksanaan program kegiatan sebagai bahan alasisis oleh BP4D apakah program kegiatan telah berproses baik administratif maupun teknis seperti manajemen kontrak, kepastian lokasi, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Semua hal tersebut akan terkonfirmasi melalui laporan realisasi fisik dan keuangan. “Saya contohkan, saat ini stabilitas daerah kita kurang kondusif, bagaimana progres pelaksanaan program kegiatan yang sementara saudara laksanakan di lapangan apakah masih berjalan sesuai time schedule atau tidak, mungkin ada kegiatan yang sementara berhenti total. Bagaimana pemerintah daerah mengambil langkah untuk menyelamatkan program kegiatan tersebut terutama dalam rangka menyelesaikan progres fisiknya juga realisasi keuangannya,” kata dia. Disini laporan realisasi fisik dan keuangan menjadi sangat penting sebagai bahan pertimbangan bagi kepala daerah untuk mengambil kebijakan strategis khususnya terhadap program kegiatan prioritas nasional, provinsi maupun RPJMD. “Untuk perbaikan dimasa depan, saya minta perhatian serius dari para kepala perangkat daerah untuk menjamin bahwa paling minimal setiap triwulan wajib menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan kepada kepala daerah melalui BP4D. Karena laporan terebut sangat bermanfaat terutama dalam rangka perubahan anggaran, perubahan Renja serta perubahan RKPD tahun berjalan. Sebenarnya tidak ada perubahan anggaran dapat diberikan kepada perangkat daerah tanpa melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Renjanya,” ujarnya. Karena laporan progres pelaksanaan program kegiatan sangat penting dan strategis, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM khususnya yang menangani pelaporan di tingkat perangkat daerah. “Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kepal BP4D yagn pada hari ini melaksanakan kegiatan workshop penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan. Saya harapkan pegawai pejabat yang ditugaskan untuk mengikuti workshop ini benar-benar pejabat pegawai yang ditugaskan menangani pelaporan. Agar BP4D memastikan bahwa mereka yang dilatih saat ini menjadi wali data pelaporan dimasing-masing perangkat daerah agar ilmu yang didapat tidak mubasir dan yang bersangkutan benar-benar diberdayakan oleh kepala perangkat daerah,” kata bupati. “Saya mengajak untuk bekerja lebih keras out off the box untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat seabagaimana janji-janji saya dalam RPJMD. Secara khusus saya minta kepada Kepala BP4D untuk melakukan identifikasi masalah kenapa pelaporan terkait pelaksanaan program kegiatan selalu lambat, tidak tepat waktu, cara pengisiannya tidak sesuai format bahkan ada OPD yang sama sekali tidak menyampaikan laporan. Hasil identifikasi agar dianalisis dengan cermat lalu hasilnya apa ? Jangan-jangan perangkat daerah enggan menyampaikan laporan karena cara mengisinya yang ruwet, bertele-tele serta kurang efektif,” tambahnya.  Oleh karena itu coba dikaji untuk mengembangkan suatu model pelaporan terintegrasi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi.  Ciptakan sesuatu yang mudah dan mampu memberikan informasi yang cepat dan tepat yang bisa diakses oleh publik. Barangkali teman-teman Bappeda Provinsi telah memiliki pengalaman dalam mengembangkan suatu sistem pengendalian, Monev dan evaluasi sehingga bisa dibagi kepada kita semua. Sistem yang dimaksudkan adalah sistem yang sederhana namun memiliki fungsi yang akurat yang terhubung langsung dengan e-planning dan e-budgeting. “Menyikapi situasi dan kondisi yang ada saat ini, serta dalam rangka menyongsong Hari Natal 2019, sekali lagi saya ingin mengajak kita semua untuk mawas diri, waspada serta meingkatkan ketakwaan kepada Tuhan, berikan informasi kepada masyarakat secara benar dan tidak mempublikasikan informasi-informasi hoaks yang dapat memicu konflik di tengah-tengah masyarakat dalam menyambut natal. Mari kita bangun kebersamaan dan toleransi saling menghargai dan menghormati antar sesama masyarakat,” kata bupati. (ros)