NABIRE - Wilayah Meepago menolak penerimaan CPNS tahun 2018 yang diumumkan oleh pemerintah pusat dengan sistem online di seluruh Indonesia. Hal ini seperti terungkap melalui aksi yang digelar Kamis (20/9), sejumlah massa mendatangi Kantor Bupati Nabire. Massa yang menggelar aksi demo damai menolak penerimaan CPNS secara online ini diterima Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos, MAP di halaman kantor Bupati Nabire. Dalam aksinya, massa membawa spanduk yang bertuliskan “Pemerintah Kabupaten Nabire penolakan CPNS sistem online, pemerintah pusat memberikan kewengan kepada pemerintah Provinsi Papua untuk hak mengatur rakyat Papua melalui Undang-undang Nomor. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.” Koordinator aksi, Yohanes Tenouye, menyampaikan dengan tegas jika pihaknya menolak pengangkatan CPNS tahun 2018 melalui sistim online. Dirinya juga mengaspirasikan agar penerimaan CPNS memprioritaskan orang asli Papua.  “Penerimaan CPNS mempertahankan Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bukan otonomi umum itu dipahami secara bijaksana. Karena kita melihat pengalaman sebelumnya Papua dan Papua Barat bukan berlaku otonomi khusus tapi otonomi umum. Hingga hal ini dipertegas pemerintah Provinsi Papua dan seluruh bupati 29 kabupaten dan satu kotamadya sesuai dengan otonomi khusus orang asli Papua yang diprioritaskan dan jangan campur aduk lagi,” tegasnya. Jika aspirasi yang sudah disampaikan kepada pemerintah daerah yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat tidak diakomodir, tegasnya, pihaknya akan memboikot pemilihan presiden dan wakil presiden di wilayah Papua dan Papua Barat di tahun 2019. Pada kesempatan itu, Bupati Isaias Douw menerima aspirasi yang disampaikan massa. Disampaikan bupati setelah menerima aspirasi, pemerintah Provinsi Papua juga akan tolak penerimaan CPNS tahun 2018  secara online. Kata bupati, pihaknya akan melakukan pertemuan bersama dengan Gubernur Papua. Jika ada kabupaten lain yang menerima sistim onlien, kata bupati, khusus Kabupaten Nabire tidak akan terima sistem online. Namun, lanjutnya, penerimaan CPNS yang diharapkan adalah dilakukan secara manual yang akan berlaku di kedua provinsi. Dirinya menyampaikan kepada semua pencari kerja yang berada di masing-masing kabupaten untuk melengkapi persyaratan yang akan digunakan pada saat penerimaan. Sambungnya, pemerintah sedang menunggu keputusan dari pemerintah pusat yang jelas lalu akan dibuka penerimaan CPNS secara terbuka di semua kabupaten/kota. Pernyataan sikap yang sudah diserahkan ke Bupati Nabire selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua. (modes)