Jayapura,- Kepolisian Daerah Papua mewaspadai tiga belas kabupaten di Papua yang diklaim rawan gangguan  menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pada 9 Juli mendatang.   Dari 13 kabupaten itu, 11 kabupaten diantaranya berada di Provinsi Papua dan dua lainnya berada di Provinsi Papua Barat. Sejumlah kabupaten tersebut diantaranya Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Timika, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten  Nabire, Kota Sorong, Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Manokwari.  Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengatakan potensi konflik menjelang Pemilihan Presiden relatif rendah, dibandingkan dengan potensi konflik saat pemilihan legislative 9 April lalu. Polda Papua juga mensinyalir masih ada aksi penembakan dibeberapa tempat dan juga aksi boikot pilpres. Meski demikian, Kapolda mengakui masih dapat mengendalikan dengan jumlah personel yang ada di Papua. ”Kami belum, meminta penambahan pasukan dari luar Papua. Ini dikarenakan pasukan yang disiagakan dalam menghapai pilpres 2/3 dari jumlah kekuatan sekitar 14.000 personil polisi dan ditambah dengan kekuatan dari TNI yang ada di tanah Papua,” tegas mantan Kepala Detasemen Khusus 88. Senada juga ditegaskan, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjend TNI  Christian Zebua bahwasanya potensi kerawanan jelang Pilpres itu, seperti boikot Pilpres dan juga sejumlah teror penembakan yang sengaja dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal bersenjata masih nampak. “Kami tidak main-main jika ada kelompok-kelompok yang berusaha menggagalkan pelaksanaan  Pemilihan Presiden yang akan berlangsung pada 9 Juli mendatang. TNI tidak ragu-ragu untuk bertindak terhadap itu. Pemilu harus aman dan kalau mengganggu Pilpres dengan cara kekerasan atau penembakan apalagi terhadap keamanan, saya tumpaskan,” tandas Pangdam.