NABIRE - Insiden kaburnya 19 narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nabire menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Nabire. Wakil Bupati (Wabup) Nabire, H. Burhanuddin Pawennari, memberikan tanggapan terkait kejadian ini saat diwawancarai awak media di halaman Masjid Babussalam Kalibobo, Kamis (05/06/2025).

Meskipun menyatakan bahwa Lapas merupakan instansi vertikal, Wabup Burhanuddin Pawennari menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi. 

"Saya mungkin tidak terlalu banyak komentar terkait dengan itu, karena Lapas ini merupakan salah satu instansi vertikal, tetapi ada di Kabupaten Nabire. Tentunya dengan terjadinya kejadian ini, kami selaku Pemerintah Kabupaten Nabire akan lebih mendekatkan koordinasi yang baik kepada Lapas maupun kepada Polres Nabire untuk pengamanan," ujarnya.

Wabup Nabire menekankan pentingnya peningkatan sistem pengamanan di Lapas. "Pengamanan sistem di Lapas semakin ditingkatkan. Jadi saya mau sampaikan lagi bahwa Lapas adalah salah satu instansi vertikal yang ada di Kabupaten Nabire. Mau tidak mau tetap akan melakukan koordinasi supaya ke depan pengamanannya lebih baik," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin Pawennari mengimbau seluruh masyarakat Nabire untuk berperan aktif dalam membantu pencarian para narapidana yang kabur. 

"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Nabire bahwa pasca larinya narapidana sebanyak 19 orang, semua orang itu sudah tau melalui media sosial, melalui media cetak dan media elektro. Bahkan sudah ada DPO-nya, DPO yang dikeluarkan oleh Polres Nabire terkait dengan 19 Napi yang lari dari Lapas Nabire," paparnya.

Tidak hanya itu, Wabup Nabire juga secara khusus menyampaikan pesan kepada keluarga para narapidana yang kabur. "Kami mengimbau kepada keluarga napi tersebut, apabila yang bersangkutan ditemukan segera mengembalikan atau menyerahkan ke Lapas kepada pihak yang berwajib," pungkasnya.

Pernyataan Wabup Nabire ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Nabire dalam menyikapi insiden ini, tidak hanya melalui peningkatan koordinasi antarinstansi tetapi juga dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban daerah.(sam)