DOGIYAI – Halaman Kantor Bupati Dogiyai, Papua Tengah, tiba-tiba sesak dengan para pelajar, mahasiswa dan masyarakat Dogiyai yang sedang turun menggelar aksi demo damai, Jumat (4/7/25) kemarin. Mereka menolak pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Mapia Raya, pendropan militer, dan perusahaan ilegal di wilayah Kabupaten Dogiyai.

Melianus Tigi selaku orator dalam aksi damai itu menyatakan, pemekaran, militerisasi, dan perusahaan ilegal adalah bagian dari proyek politik yang merugikan rakyat Papua. Ia juga menilai kehadiran negara melalui program nasional hanya mempersempit ruang hidup masyarakat adat.

“Pemekaran bukan jalan menuju kesejahteraan rakyat. Justru, pemekaran dinilai menambah penderitaan dan sebagai ancaman bagi tanah adat dan kehidupan masyarakat,”tandas Tigi melalui keterangan tertulis yang dikirim ke dapur redaksi Papuapos Nabire, Jumat (4/7/25).

Penolakan terhadap perusahaan ilegal, Tigi dalam orasinya mengatakan, aktivitas perusahaan otomatis akan merusak lingkungan dan menggusur tanah ulayat tanpa persetujuan masyarakat.

“Perusahaan ilegal tidak membawa manfaat bagi rakyat. Sebaliknya, hanya menimbulkan konflik, penderitaan, dan memperdalam ketidakadilan,”katanya.

Menurut Tigi, pendropan militer secara besar-besaran mendapat penolakan dari rakyat karena kehadiran militer justru menimbulkan konflik, trauma dan rasa takut di tengah masyarakat.

“Pendropan militer hanya menciptakan masalah dan menimbulkan luka dan rasa takut masyarakat Dogiyai. Maka itu kami tolak,”tukasnya.

Dalam aksi tersebut, turut dibacakan sebelas poin pernyataan sikap menolak upaya yang mengancam tanah, hak, dan masa depan rakyat Dogiyai.

Pertama, menolak rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya oleh elit lokal. Kedua, menolak semua bentuk pemekaran daerah baru di Papua.

Ketiga, mendesak penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang belum dituntaskan secara adil. Keempat, menolak pendropan militer organik maupun non-organik di wilayah Dogiyai.

Kelima, para pihak yang sedang berjuang untuk memekarkan Mapia Raya, diminta untuk hentikan demi keselamatan rakyat. Keenam, menyatakan pemekaran adalah jalan menuju kerusakan lingkungan dan penghilangan identitas budaya. Ketujuh, meminta penjelasan atas draf DOB yang dibagikan melalui media sosial.

Kedelapan, mendesak Kapolres Dogiyai menghentikan tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Kesembilan, meminta pemerintah mencabut izin lima perusahaan ilegal di Dogiyai.

Kesepuluh, meminta pembangunan pasar permanen bagi mama-mama pedagang di Dogiyai. Kesebelas, meminta fasilitas medis lengkap di rumah sakit agar rakyat mendapat pelayanan yang layak.

Aksi tersebut berjalan damai dan tertib. Usai menyampaikan aspirasi, para mahasiswa, pelajar, dan masyarakat dapat membubarkan diri masing-masing. (you)