Jayapura,- Penglima Komando Daerah Milter XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Drs. Christian Zebua menyatakan tidak segan-segan memberikan sanksi tegas kepada prajuritnya apabila terlibat dalam politik praktis pada Pemilihan Umum Presiden, 9 Juli mendatang.  Pangdam juga mengintruksikan akan memecat prajuritnya jika tidak bisa ditolerir pelanggaran yang dilakukan, termasuk pejabat TNI yang melaksanakan tugas dilapangan.  “Netralitas pada saat pemilu sudah merupakan kewajiban setiap prajurit TNI,  karena undang-undang telah memerintahkan itu. Apabila TNI tidak netral pada saat Pilpres nanti bakal kita tindak tegas,” tegas Pangdam Zebua saat ditemui wartawan usai menghadiri Rapat Koordinasi dengan Kapolda Papua, Irjen (Pol) M Tito Karnavian dan Pemerintah Papua di Aula Rastra Samara Mapolda Papua, Selasa (11/6). Dihadapan media, Pangdam juga meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan prajuritnya yang melaksanakan tugas dilapangan dalam mengamankan proses Pemilu Presiden nanti.  “Kita tidak boleh berpihak kepada satu calon-pun, siapa-pun yang terpilih tetap kita (TNI) netralitas 100 %,” tegas Pangdam. Dalam proses Pemilihan Presiden, Pangdam menginginkan proses pemilihan Presiden di Papua berjalan aman, lancer, tertib, bebas rahasia, dan adil sesuai dengan keinginan bersama. “Kita serahkan kepada rakyat saja, mau pilih siapa saja tapi jangan kita ganggu, kalau memang ada kepentingan-kepentingan tertentu kenapa harus ganggu rakyat, kenapa harus memboikot karena itu tidak baik,” tutur dia. Untuk pengaman Pilpres di Papua, Pangdam menyatakan telah menyiapkan 500 personil prajurit TNI dan lima prajurit Standby serta 4 helikopter. Helikopter tersebut dimaksudnya untuk membantu KPU dalam mendistribusikan logistic diwilayah terpencil. Dikesempatan yang sama, Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan akan selalu siap mengawal proses tahapan Pemilu Presiden hingga akhir. Polda Papua juga meminta bantuan TNI untuk memback-up  pengamanan Pemilu. ”Kami akan selalu siap, tapi dengan dibantu TNI serta kerjasama dari Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupate/Kota serta semua elemen dan tokoh di Papua bisa bergandengan tangan agar pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan baik,” tutur Tito.