NABIRE – Untuk melaksanakan pelatihan terakreditasi atau peningkatan kompetensi di bidang kesehatan tahun 2024, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Papua Tengah melakukan kesepakatan bersama dengan Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar. Penandatanganan kerjasama itu dilakukan di Nabire, Kamis (11/7/24). 

Kesepakatan telah ditandatangani Kepala BBPK Makassar, dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO dan Kepala Dinkes P2KB Papua Tengah, dr. Silwanus A. Sumule, Sp. OG(K), M.H.Kes.  

Dalam pertemuan tersebut terjadi 6 kesepakatan, salah satunya, tidak memberi/tidak menerima suap, gratifikasi, uang pelicin dan atau fasilitas yang dianggap suap sesuai ketentuan Pasal 12B ayat (1) Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tidak akan melakukan pemerasan sesuai ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Kepada media ini, Kepala Dinkes P2KB Papua Tengah, dr. Silwanus A. Sumule, mengatakan, salah satu persoalan terbesar dari layanan adalah sumber daya manusia (SDM). Kalau berbicara soal SDM, maka berbicara 3 hal yaitu jumlahnya, distribusi dan kompetensi.

Silwanus menambahkan, kompetensi tiap tahun harus terus ditingkatkan. Sehingga pihaknya telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan BPPK.

"Lembaga ini sudah terakreditasi, dan semua pelatihan-pelatihan yang kita minta itu, semuanya sudah terakreditasi. Sehingga kedepan harapannya, pegawai kita dan tenaga-tenaga kesehatan kita kompetensi terus ditingkatkan dan perbaharui," pungkasnya. (edi)