JAYAPURA – Ketua Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua, Dr. Benny Giay meminta pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak memberlakukan program transmigrasi dan pemekaran wilayah di Tanah Papua.   “Kebijakan transmigrasi dari luar masuk ke Papua itu kami tolak, termasuk rencana pemekaran banyak-banyak, tidak perlu dilakukan. Dua program ini sudah ditolak oleh rakyat Papua,” ujarnya di kampus STT Walter Pos Sentani, Jayapura. Dua kebijakan tersebut, menurut Benny, bertolak belakang dengan kebutuhan rakyat Indonesia di Tanah Papua. Pemerintah dinilai gagal menjawab apa kebutuhan masyarakat Papua. “Padahal Jokowi bilang harus revolusi mental, tetapi dua menteri yang baru saja dia angkat, ternyata belum mengalami revolusi mental. Ini bukti bahwa pemerintah di Jakarta melihat Papua dari perspektif lain, tidak menyeluruh,” tuturnya lagi. Soal pemekaran misalnya, Giay menganggap itu bukan jawaban terhadap persoalan yang dialami orang Papua. Pemekaran menurutnya, kebijakan politik tanpa rakyat minta langsung dijawab. Sama halnya dengan transmigrasi, kata dia, tidak ada orang Papua yang minta segera ada transmigrasi dari Jawa misalnya, ke Tanah Papua. “Jadi, transmigrasi kah pemekaran kah, itu semua stop. Trada yang minta, jadi jangan bikin tambah masalah di Tanah Papua,” tegasnya. (Ecu)