SUGAPA - Di Kabupaten Intan Jaya tidak ada pengungsi, melainkan warga masyarakat yang ketakutan sehingga lari mengamankan diri bersama keluarga dan lainnya.

Untuk itu, diharapkan tidak dipolitisir terkait hal tersebut.

Saat ini di Intan Jaya berangsur mulai aman dan kondusif.

  Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Intan Jaya, Yoyakim Mujizau, S.STP kepada media ini, Minggu sore kemarin.

  Dalam keterangannya, ketua tim pemulihan pasca konflik di Intan Jaya itu mengatakan, di Intan Jaya benar ada penegakkan hukum oleh TNI/Polri terhadap TPN/OPM.

Sehingga menimbulkan konflik di wilayah hukum Intan Jaya, yang membuat masyarakat tidak bisa bergerak atau nyaman beraktifitas seperti biasa, berkebun dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

  Termasuk perkantoran aktivitas pemerintah dan sekolah-sekolah.

Namun Kepala DPMK Intan Jaya itu mempertanyakan soal pernyataan di Intan Jaya banyak masyarakat yang mengungsi, baik mengungsi ke Timika (Mimika, red), Paniai dan Nabire.

  Kata mengungsi ini jadi pertanyaan bagi dirinya, kata Yoakim, yang mengungsi itu dimana tendanya, di Kabupaten Nabire Poskonya dimana, di Timika juga dimana pos koordinasinya pengungsi dan tempat lainnya yang ditempati masyarakat dari Intan Jaya.

Siapa pula yang mengontrol atau mengkordinir mereka.

  Karena sepengetahuannya pemerintah daerah tidak pernah memindahkan masyarakatnya dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya berstatus pengungsi.

“Saya sendiri kemarin ada di Intan Jaya.

Dan waktu itu kami tidak memindahkan masyarakat dari Kampung Ndugusiga, Titigi, Hitadipa, Mamba dan Bilogai ke Nabire, Timika dan Paniai.

Justru karena ada penegakkan hukum dan terjadi kontak senjata antara TNI/Polri dengan TPN/OPM, sehingga masyarakat mengalami ketakutan seketika TNI/Polri melakukan penyisiran.

Seperti masyarakat di Kampung Bilogai, Kumbalagupa dan Baitapa yang lari mengamankan diri di pastoran maka pastor.

TNI/Polri dan pemerintah sudah memberikan perhatian cukup kepada masyarakat yang mengalami ketakutan tersebut,” ujarnya.

Tambah Yoakim, setelah tiga hari dan telah disepakati bersama antara pemerintah dan TNI/Polri untuk tidak melakukan penyisiran serta dinyatakan aman oleh semua pihak di Intan Jaya, masyarakat kembali ke rumah masing-masing usai menerima bantuan bahan makanan dan Arahan dari Bupati, Kapolres dan Dandim sebelumnya.

  Berikut, pada tanggal 15 Februari 2021 lalu kembali terjadi kontak tembak yang menyebabkan satu anggota TNI gugur dan pihak TNI melakukan penyisiran ke arah dimana TPN/OPM lari.

Saat itu masyarakat ketakutan sehingga diperintahkan berkumpul di Gereja Tanah Putih.

Dirinya sendiri mengangkut korban yang terkena tembak bersama masyarakat dari Gereja Tanah Putih, Barak Pemda dan Barak DPR ke Gereja Katolik St. Misael Bilogai di Sugapa.

  Selanjut, dirinya bersama bupati, Kapolres Intan Jaya dan Dandim 1705/Nabire yang berada juga di lokasi bersepakat untuk memberikan bantuan bahan makanan kepada masyarakat yang saat itu diamankan di Rumah Bina dan Pastoran Bilogai karena mengalami ketakutan akan adanya penyisiran lagi, namun nyatanya tidak. 

Setelah tiga atau empat hari berikutnya masyarakat sudah boleh pulang.

Penyampaian ini langsung disampaikan oleh Bupati Intan Jaya dalam arahan kepada masyarakat di halaman Gereja Bilogai.

  Bupati Intan Jaya bersama Forkopimda termasuk dirinya dari tim pemulihan pasca konflik menemui masyarakat di halaman Gereja Katolik/Pastoran menemui masyarakat untuk memberikan jaminan keamanan.

Namun setelah pihaknya meminta masyarakat balik, khusus dari keluarga korban 3 orang yang meninggal masih bertahan di pastoran dengan alasan trauma, takut dan masih berduka sampai dengan Sabtu, 27 Februari mereka bakar batu, tutup duka. 

“Dan kemarin sore berangsur mulai balik ke rumah masing-masing dan melakukan aktifitas.

Itu khusus keluarga korban, sementara masyarakat sebelumnya sudah balik setelah diminta balik,” tandasnya.

Yoakim mewakili pemerintah dan tim pemulihan, menyebutkan, di Intan Jaya tidak ada pengungsi.

Yang ada itu pengungsian secara parsial atau tertutup mereka sendiri yang datang di suatu tempat yang dianggap aman, seperti di Nabire, Timika dan paniai.

Mereka tidak mau dikatakan sebagai pengungsi.

Mereka datang karena takut sehingga tinggal sementara di keluarga seperti di Nabire.

  “Kalau pengungsi itu datang dan tinggal di tenda atau tempat yang disediakan entah oleh pemerintah, yayasan atau lembaga peduli kemanusaian dan terdata.

Yang terjadi sebenarnya kan tidak demikian,” tambahnya.

         Ditambahkan, menjadi perhatian pihaknya ketika ada masyarakat umum mau peduli terhadap masyarakat Intan Jaya.

Dimohon kalau ada perhatian bantu kepada masyarakat yang ada di Intan Jaya. 

Karena di Intan Jaya itu terjadi konflik akibat penegakkan hukum.

  Sehingga sekarang masyarakat di kampung-kampung yang langsung kena dampak konfilk bersenjata ini sedang kesusahan atau bisa katakan dilanda kelaparan. 

Sekarang ini yang melanda masyarakat Intan Jaya itu kelaparan, bukan pengungsian.

Hal ini terjadi karena terjadi konflik sehingga masyarakat tidak bisa ke kebun mencari/ambil bahan makanan, mencari kayu bakar dan masyarakat tinggal saja di rumah.

Mau berkebun dikawatirkan jika bertemu OPM akan disangka sebagai mata-mata TNI/Polri.

Sebaliknya kalau berkebun dan pulang dari kebun, ketika balik ke rumah dan bertemu TNI/Polri, kawatir disangka sebagai mata-mata OPM.

Hal ini menjadi dilema bagi masyarakat sehingga tidak dapat bergerak bebas.

Masyarakat Intan Jaya kenyataan saat ini beda dengan masyarakat yang di kota, bisa beli makan di pasar atau di toko.

  Sehingga ketika ada kepedulian pihak lain sebaiknya langsung diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan terutama di kampung-kampung yang mengalami dampak konflik.

Disarankan Ketua DPD KNPI Intan Jaya ini, saat ini masyarakat Intan Jaya yang di atas diharapkan dibantu dalam bentuk bahan makanan, bukan dalam bentuk uang.

Sebab, masyarakat ini tidak terorganisir disatu tempat atau kampung, lantaran tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga ketika ada sumbangan bisa diserahkan ke mereka yang mengalami ketakutan tidak biasa buat sesuatu di Intan Jaya, jangan yang di kota-kota lainnya.

  “Kita harus dapat membedakan pengungsi dan datang karena takut juga karena ada kepentingan pribadi di Nabire dan Timika.

Ini yang kami ingin luruskan agar opini tidak melebar atau bahkan sampai dipolitisir oleh kepentingan-kepentingan lain hingga menyangkut masalah politik.

Sekali lagi kami minta soal pengungsian di Intan Jaya tidak ada dan hal ini jangan dipolitisir berlebihan.

Perlu diketahui, bahwa situasi dan kondisi di Intan Jaya berangsur mulai kondusif,” pungkasnya. (wan)