NABIRE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, Jumat (17/1/25) menggelar Pemaparan Finalisasi Naskah Akademik Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Papua Tengah.

Kegiatan Pemaparan GDPK yang berlangsung di Hotel Mahavira Nabire tersebut dibuka oleh Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Herman Kayame, S.T.,M.T, mewakili Pj Gubernur Papua Tengah, Anwar Harun Damanik.

Pj Gubernur Papua Tengah dalam sambutannya mengatakan, pemaparan finalisasi naskah akademik dokumen GDPK Provinsi Papua Tengah ini sangat strategis bagi masa depan pembangunan Provinsi Papua Tengah, khususnya dalam hal pengelolaan dan pembangunan kependudukan.

“GDPK ini menjadi landasan penting dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat Papua Tengah. Sebagaimana kita ketahui bersama, Papua Tengah memiliki tantangan dan potensi yang sangat besar dalam hal pengelolaan kependudukan,” ujarnya.

Kualitas sumber daya manusia, pemerataan Pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu, dokumen GDPK ini tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga sebagai arah strategis untuk mengelola dan memanfaatkan potensi kependudukan secara optimal.

“Saya mengajak kita semua untuk berkomitmen bersama dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang lebih baik di provinsi ini, dengan menjadikan GDPK sebagai acuan utama yang akan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Papua Tengah,” kata Herman Kayame.

Lanjutnya, melalui pertemuan ini bersama akan menyimak pemaparan terkait finalisasi naskah akademik GDPK, yang diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai arah pembangunan kependudukan yang lebih baik, adil dan merata di Provinsi Papua Tengah. “Saya berharap agar semua pihak yang hadir dapat memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang bernilai guna untuk memperkuat dokumen ini,” ungkapnya.

Pemprov Papua Tengah mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh tim yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini, mulai dari perumusan naskah akademik hingga proses finalisasi yang akan kita bahas bersama hari ini. Tentunya, dokumen ini memerlukan input dan saran yang konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan agar dapat menjadi acuan yang relevan dan efektif bagi kebijakan-kebijakan pembangunan di Provinsi Papua Tengah.

Pantauan Papuapos Nabire, dalam kegiatan pemaparan GDPK tersebut dihadiri pejabat eselon II, para narasumber serta tamu undangan yang berperan dalam penyusunan kebijakan kependudukan daerah.(rob/hum pemprov)