JAYAPURA - Betapa tidak, pendidikan adalah hak dasar setiap anak, tanpa terkecuali. Tidak ada alasan letak geografis, kondisi ekonomi maupun latar belakang budaya. Pemerintah berkewajiban penuhi hak memperoleh pendidikan yang layak untuk semua. Lantas bagaimana dengan upaya Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk penuhi hak dasar tersebut.

Anak Tidak Sekolah atau disebut ATS menjadi sebuah isu strategis di Papua Tengah pada masa kepemimpinan Gubernur Meki Nawiapa dan Wakil Gubernur Deinas Geley saat ini. Pasalnya di Papua Tengah pada tahun 2024, tercatat 205.764 ATS. Untuk menurunkan angka ATS, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah, SE, bersama seluruh stafnya terus berupaya secara maksimal. 

Kendati setahun lebih sejak Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menunjuk Nurhaidah sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah. Perempuan bertangan dingin ini berhasil menurunkan angka ATS dari 205.764 pada tahun 2024, kini pada petengahan tahun 2026 menjadi 131.118 anak. Turun sebanyak 74.646.

“Dari beberapa strategi pendekatan penuntasan ATS yang sudah dilakukan terbukti efektif karena ada tren positif atas penurunan ATS di Papua Tengah, misalnya data ATS tahun 2024 menurut Dr. Agus Sumule, data ATS Papua Tengah sebanyak 205.764 anak, sedangkan menurut data ATS Dasport Kemdikdasmen per bulan April 2026 menunjukkan penurunan dratis menjadi 131.118 anak,” ucap Nurhaidah melalui keterangan persnya, Jumat (29/5/26).

Dikatakan Nurhaidah, program penangangan ATS juga menjadi program prioritas Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley. Hal itu sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ‘Pendidikan Bermutu untuk Semua’.

“Maka sebagai pelaksana teknis, kami maupun Menteri Dikdasmen RI sudah menjadi komitmen untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas, merata dan inklusif. Agar hak setiap anak mendapatkan akses terhadap pendidikan yang bermutu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi atau geogragis itu terlaksana,” tutur Nurhaidah. 

Dalam pelaksanaan program penanganan ini, Nurhaidah mengaku, Papua Tengah memiliki tantangan geografis yang berat, akses infrastruktur yang belum merata serta beragam faktor sosial budaya yang mempengaruhi partisipasi sekolah, tidak menyurutkan semangat kerja ia bersama stafnya. Namun tantangan itu membakar semangat tersendiri untuk mencari benang merahnya.

“Kami memiliki tantangan geografis yang berat, akses infrastruktur yang belum merata serta beragam faktor sosial budaya yang mempengaruhi partisipasi sekolah. Namun, hal ini tidak menjadi alasan untuk berhenti berusaha. Justru, tantangan inilah yang memacu kami untuk mencari solusi yang paling tepat sasaran dan relevan dengan kondisi masyarakat kami,” akunya dalam pemaparan meteri pada forum strategis yang dilaksanakan, di Hotel Aston Jayapura, Kamis (28/05/26).

Lanjutnya, menurunkan angka ATS menjadi prioritas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, karena di satu sisi otomatis mempengeruhi kenaikan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu hak asasi bagi semua anak untuk sekolah. 

“ATS menjadi penting bagi kami di dinas pendidikan dan kebudayaan karena data ATS tinggi, ATS juga sangat mempengaruhi kenaikan angka IPM. Selain itu hak asasi bagi semua anak untuk sekolah. Ini sesuai dengan Perpers Nomot 3 Tahun 2026, tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PP ATS),” jelasnya.

#Tujuh Cara Turunkan Angka ATS

Nurhaidah bersama seluruh staf di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah terus bergerak maju dengan menerapkan berbagai strategi inovatif dan terukur untuk mengatasi permasalahan pendidikan terkait ATS. Pasalnya masalah ATS telah lama mengakar dan menjadi tantangan utama dalam memajukan pendidikan di Papua Tengah. 

Nurhaidah mengaku ada tujuh benang merah atau solusi untuk menurunkan angka ATS tersebut, selanjutnya menjadi program prioritas dalam percepatan penuntasanya. 

“Kami temukan ada tujuh solusi dan selanjutnya menjadi program prioritas pendidikan untuk mendukung percepatan penuntasan ATS se Papua Tengah di antaranya: kolaborasi dengan dinas pendidikan 8 kabupaten, yayasan pelopor pendidikan dan mitra pendidikan lainnya, sekolah gratis (SMA/K, SLB dan SMP), program tenaga guru Mapega daerah 3T, bantuan biaya berpola asrama, program Sekolah Sepanjang Hari (SSH), penguatan kapasitas guru melalui percepatan RPL dan PPG dan peta jalan penuntasan ATS,” tutur Nurhaidah.

Dalam menurunkan ATS mengapa berkolaborasi, sambung Nurhaidah, cara pertama adalah program sekolah gratis dan biaya kuliah ini berdampak besar membantu bagi siswa dan mahasiswa untuk tidak Drop Out (DO), selain menjadi daya dorong bagi lulusan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikut misalnya lulusan SD tetap melanjutkan ke SMP dan seterusnya bagi bagi lulusan SMA dan SMK tetap melanjutkan ke perguruan tinggi karena dengan adanya kebijakan sekolah gratis ini. Maka dengan sendirinya penangan ATS akan berhasil.

Dia mengaku, sesuai PP 106 tahun 2021, kewenangan pengelolaan semua satuan pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK sudah menjadi kewenangan kabupaten, sedangkan kewenangan provinsi sudah dibatasi hanya mengelola Sekolah Luar Biasa (SLB).

“Bayangkan angka ATS Papua Tengah tinggi, dengan melihat beban di kabupaten dalam pengelolaan satuan pendidikan sesuai regulasi yang ada cukup terbebani, maka provinsi ikut membantu melalui kewenangan pembiayaan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam PP 106 melalui beberapa program prioritas bidang pendidikan. Sedangkan yayasan pelopor menjadi mitra penting bagi kami dinas pendidikan karena hampir begian besar sekolah-sekolah yang di pedalaman adalah sekolah YPPGI dan sekolah YPPK, sedangkan di pesisir dominan sekolah YPK. Maka mereka adalah mitra penting bagi kami untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua bagi semua anak di Papua Tengah ke depan," urainya.

Cara kedua menurunkan ATS, Nurhaidah mengaku angka putus/tidak sekolah pada usia muda cukup banyak, dikarenakan tidak ada biaya untuk memperoleh kesempatan bersekolah. Maka itu solusinya adalah gratiskan biaya pendidikan agar anak-anak yang putus/tidak sekolah kembali mendapat kesempatan memperolah pendidikan, baik di SMP, SMA, SMK dan SLB.

“Sekolah gratis bagi siswa SMP, SMA, SMK dan SLB. Program sekolah gratis pada tahun 2025 pihaknya telah membiayai 132 sekolah SMA, SMK, SLB dengan sebaran siswa sebanyak 26.951 siswa yang tersebar di delapan kabupaten. Sedangkan tahun 2026 kami membiayai lagi SMP sebanyak 148 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 26.511 anak. Maka total keseluruhan sekolah SLB, SMP, SMA, SMK yang menerima dana Bosda sebanyak 187 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 53.951 anak,” sebutnya merinci.

Tidak hanya itu, kata Nurhaidah, selain siswa, Pemprov Papua Tengah juga sejak tahun 2025 telah membiayai 5.216 mahasiswa yang tersebar di 25 kampus se-Papua Tengah untuk membiayai SPP/TKA, PKL dan wisuda. 

“Program sekolah gratis dan biaya kuliah ini berdampak besar membantu bagi siswa dan mahasiswa untuk tidak DO, selain menjadi daya dorong bagi lulusan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikut misalnya lulusan SD tetap melanjutkan ke SMP dan seterusnya bagi bagi lulusan SMA dan SMK tetap melanjutkan ke perguruan tinggi karena dengan adanya kebijakan sekolah gratis ini, maka dengan sendirinya penangan ATS akan berhasil,” tuturnya.

Cara ketiga menurunkan angka ATS, bantuan biaya sekolah berpola asrama. Nurhaidah menjelaskan, pendekatan ini dilakukan agar anak tetap sekolah, tidak drop out dan tetap melanjutkan pendidikan kejenjang berikut adalah melalui sekolah berpola asrama. Mulai tahun 2025, pihaknya telah membiayai 13 asrama yang dikelola oleh lembaga keagamaan di Papua Tengah dengan jumlah siswa sebanyak 1.009 anak yang tersebear di enam kabupaten. 

“Pemprov Papua Tengah memfasilitasi anak-anak berprestasi dari keluarga tidak melalui beberapa asrama seperti kerja sama dengan Sekolah Genius Tangerang, Asrama Meepa Boarding School di Nabire dan SMA Meepago di Nabire,” ujar Nurhaidah. 

Cara keempat adalah pemberlakukan SSH. Kata dia, program SSH sudah dilaksanakan sebagai upaya percepatan pembangunan SDM Papua Tengah melalui penguatan pendidikan yang lebih terstruktur, aman dan terarah sesuai Rencana Pembangunan Papua Tengah. Selain itu, program SSH menjadi salah satu program prioritas gubernur dan wakil gubernur untuk meningkatkan kualitas pendidikan, gizi siswa, pembentukan karakter, penguatan literasi dan numerasi serta pembinaan peserta didik secara menyeluruh.

“Program SSH hadir untuk menjawab rendahnya waktu belajar efektif, tingginya angka putus sekolah, keterbatasan pengawasan siswa dan kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah. Maka tahun 2025 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, ada 10 sekolah dasar yang menjadi pilot project SSH di Papua Tengah yang tersebar di delapan kabupaten dengan sasaran siswa yang terlayani sebanyak 2.021 siswa,” ungkapnya. 

Cara kelima, program pengadaan dan penempatan tenaga guru Mapega di daerah 3T. Menurut dia, kekurangan guru di sekolah-sekolah daerah 3T juga menjadi faktor utama banyak anak tidak bersekolah. Tenaga guru Mapega daerah 3T pihaknya memberikan tugas untuk melakukan pendataan anak tidak sekolah dan melakukan verifikasi data real di semua satuan pendidikan yang ada selain dia mengajar di sekolah-sekolah yang ditemukan terjadi kekurangan dan kekosongan guru. 

“Pendekatan pemenuhan guru seperti ini juga telah menujukkan hasil yang baik dari laporan yang disampaikan oleh tenaga guru Mapega di daerah 3T. Tahun 2025, provinsi Papua Tengah telah merekrut dan menempatan sebanyak 274 guru di daerah-dareah 3T. Tahun 2026 menambah kuota menjadi 500 tenaga guru Mapega di daerah 3T,” ujarnya.

Cara keenam, penguatan kapasitas guru melalui percepatan RPL dan PPG. Nurhaidah mencatat, adanya anak drop out dan anak tidak melanjutnya sekolah ke jenjang berikut karena faktor ekonomi orang tua dan letak geografis, juga disebabkan karena banyak sekolah mengalami kekosongan guru, terutama sekolah-sekolah di daerah 3T. Salah satu kasusnya adalah guru berada di kota untuk melengkapi dokumen administrasi pengembangan karir guru seperti pendaftaran dan pengimputan dokumen PPG, RPL demi perbaikan kesejahteraan guru. 

Lantas, mulai tahun 2025, Dinas Pendidikan Provinsi Papua telah memfasilitasi pendampingan program PPG bagi semua guru (PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK) se Papua Tengah sebanyak 801 guru dan sudah dinyatakan lulus sertifikasi. Tahun 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah sedang memfasilitasi 1000 guru. 

“Kami target sebelum tahun 2029 sisa 2.175 guru yang belum tersertifikasi bisa kami tuntaskan. Begitupun juga bagi guru yang belum memiliki kualifikasi untuk Provinsi Papua Tengah masih tersisa 1.660 guru. Data sesuai Ditjen GTK. Tahun 2026, dinas pendidikan dan kebudayaan sudah fasilitasi 100 guru ikut program RPL kerja sama Universitas Pendidikan Muhammdyah Sorong. Target kami 100 guru ini lulusan tahun depan sekaligus lanjut dengan program PPG. Program PPG dan RPL ini akan mempercepat kompetensi dan kesejahteraan guru. Kami meyakini ketika guru sejahtera, pasti guru akan betah mengajar, dengan harapan tidak akan ada lagi anak yang drop out atau tidak melanjutkan sekolah,” akunya merinci.

Cara ketujuh, adalah menyusun dokumen peta jalan penanganan ATS. Tahun 2026, kata dia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah sedang menyusun peta jalan penanganan ATS, sehingga akan terarah cara penangannya, kemitraan dengan pihak terkait juga akan terkoordinir baik sehingga target dan capaian akan lebih terukur lagi.

“Tujuh cara ini kami lakukan hanya untuk menolong orang Papua Tengah agar semua memperoleh akses masuk sekolah, meningkatnya kualitas pembelajaran, penguataan literasi meningkat, pemahaman dan penguasaan Iptek semakin meningkat serta akhirnya mendongkrak IPM Papua Tengah,” tutur Nurhaidah. 

Ditambahkannya, pemberantasan ATS masih menjadi beban yang mesti diselesaikan terus menerus tiada henti dengan kompleksitas persoalan yang melatarbelakangi pada setiap anak tidak bersekolah. Angka 131.118 anak bukanlah perkara muda, namun perlahan tetapi akan teratasi dengan berguru kepada daerah lain yang sudah berhasil tangani ATS.

“Karena kami juga akan banyak belajar dari praktek baik penanganan percepatan anak tidak sekolah yang dilakukan oleh teman-teman provinsi lain, terutama cara dan pendekatan-pendekatan bagi anak-anak yang belum pernah bersekolah karena disebabkan faktor misalnya anak-anak yang sudah terjerumus dalam kenakalan remaja seperti aibon, anak jalanan selain karena masalah geografis dan ekonomi orang tua,” ucapnya polos. (you/rob)