NABIRE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nabire terus melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April 2014. Giliran Kodim 1705/Paniai menjadi tempat dan sasaran KPU untuk mensosialisasikan Pileg yang sudah didepan mata itu. Bukan hanya jajaran Kodim 1705/Paniai, sosialisasi kali ini sekaligus juga melibatkan, pasalnya di hadiri oleh Sekda Drs.Jhoni Pasande yang mewakili Bupati Nabire Isaias Douw,S.Sos., Komandan Kodim 1705/Paniai, Letkol Inf.Rudy Jayakarta Runtuwene, Kapolres Nabire AKBP.Tagor Hutapea,S.Ik.,M.Si., Kajari diwakili Kasi Intel Muhamad Setiawan,SH., Kepala Badan Kesbangpol Linmas, Dra.Nani Pujihartini, sejumlah tokoh masyarakat, perempuan dan pemuda serta salah satu kepala suku Zoter Zonggonau.Bahkan sosialisasi kali ini juga dihadiri Perwira Ahli Kodam XVII/Cenderawasih yang juga Mantan Kasrem 173/PVB Kolonel Inf.Agus Hermawan yang juga menyampaikan pesan Pangdam XVII/Cenderawasih kaitanya dengan kinerja yang telah dilakukan dan kaitanya dengan Pemilu 2014.Dalam sambutanya, Komandan Kodim 1705/Paniai, Letkol Inf.Rudy Jayakarta Runtuwene, mengatakan, bahwa bhasan yang dibicarakan terkait dengan Pemilu 9 April.“Kita mendorong kearah situ karena itu merupakan agenda nasional dengan catatan bahwa TNI beserta aparatur kepolisian dan pemerintahan bersikap netral.Kita mendorong agar agenda nasional itu berjalan aman, tertib dan lancer.Sikap netral TNI dan Kepolisian serta apartur pemerintahan yang bersikap netral itu yag harus dipahami sehingga jangan sampai ada kesan bahwa Kodim menyelenggarakan sosialisasi seperti ini dinilai berbau politik.Kami tidak berpolitik sama sekali, namun ini politik negara, bagaimana peran aparat keamanan untuk menyukseskan Pemilu Legislatif 9 April, salah satunya bekerja sama dengan KPU untuk melaksanakan sosialisasi bagaimana mekanisme dan kerawanan-kerawanan yang dihadapi pada Pemilu mendatang baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden,” paparnya.“Kita harus sepakat bahwa Pemilu 2014 adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan atau yang akan kita capai lima tahun kedepan,” ujarnya.“Bila kita sepakat, artinya kita semua harus berperan serta dan aktif untuk menyukseskan Pemilu dan bukan menjadi tugas KPU saja sebagai lembaga penyelenggara,” imbuhnya.Menurut Dandim, untuk dikatakan aman dan lancer, ada criteria yang harus dipenuhi, pertama, dari pelaksanaanya tidak bermasalah dan tidak banyak pelanggaran dan kedua, partisipasi masyarakat untuk melaksanakan hak pilih itu sehingga bila pelaksanaanya lancar dan aman namun yang memberian suaranya hanya  dibawah 50 % bisa dikatakan gagal juga, gagal penyelenggaran dan gagal pemerintah.“Kita mendoron seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama, pertama menciptakan suasana yang kondusif untuk kegiatan yang kurang dari satu bulan lagi kita laksanakan.Kemudian mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya, menjadi pemilih yang cerdas dan bisa menentukan masa depan bangsa,” ungkapnya.“Kita TNI dan Polri tidak ikut memilih, namun hanya mendorong masyarakat untuk menggunakan pilihanya dengan baik, disitulah peran serta kita dalam pembangunanan kaitanya dengan Pemilu,” katanya.Lanjut Dandim, terkait dengan gangguan Kamtibmas di Nabire, tidak berarti, tetapi potensi itu tetap ada, sehingga kami meminta kepada yang hadir untuk menjadi mata dan telinga aparat satuan kewilayahan untuk memberikan informasi.“Kita juga perlu tahu, bahwa pesta demokrasi ini juga menjadi agenda bagi yag tidak sepaham dengan kita untuk melakukan aksi sehingga perlu kita antisipasi walaupun agak kecil kemungkinanya dan kita telah siap untuk menghadapinya.Kami meminta kepada tokoh-tokoh yang ahdir untuk menyampaikan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang mengganggu proses demokrasi diwilayah kita,” tuturnya.Kata Dandim, potensi yang lain yang bias saja terjadi adalah bencana alam menjelang, selama atau setelah kegiatan sehingga perlu diantisipasi juga.Sedangkan potensi gangguan adanya bento kantar pendukung juga perlu diantisipasi sehingga perlu latihan-latihan aparat yang sifatnya antisipasi untuk menanggulangi konflik social antar pendukung maupun yang lain dan perlu latihan bersama TNI dan Polri.Sementara itu Kapolres Nabire, AKBP.Tagor Hutapea,S.Ik.,M.Si menambahkan, walaupun Nabie relatif lebih baik dibanding daerah lain, tahapan sudah dan sedang berjalan, KPU sudah bergerak begitu pula Panwaslu.“Kita dari Polri, TNI, Kejaksaan, Pemerintah dan  KPU harus tetap netral.Walaupun ada pilihan dihatinya tetapi tidak boleh berpihak ketika menjalankan tugas,” ungkapnya.Kapolres berharap kepada yang hadir untuk menjadi pengawas, mengawasi seluruh tahapan, baik terhadap Kepolisian, TNI, Pemerintah Daerah dan terutama terhadap KPU. (iing elsa)