Soal Kode R, Gubernur Tak Punya Hak Memberikan Keputusan

NABIRE - Aspirasi ratusan perserta kode R (Ranking) pada hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024 telah disampaikan melalui aksi demo damai diterima langsung Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Soemoele, SpOG(K), MH, Kes dan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, S.IP, di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (14/7/25). Massa aksi lantas memilih bertahan untuk mendengarkan jawaban langsung dari orang nomor satu di Papua Tengah.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley berkenan menemui Koordinator Tim Peduli CANS Papua Tengah, Philipus Yeimo dan kawan-kawan (dkk) sekitar pukul 13.30 WIT.
Dengan suara latang ciri khasnya, Gubenur Papua Tengah, Meki Nawipa tegas mengatakan, sebagai putra putri pribumi yang hendak menyampaikan aspirasi harus disampaikan dengan cara-cara intelektual dan etis.
“Kalian ini pemilik negeri ini, tidak dengan cara-cara mengemis seperti ini. Kalau cara-cara seperti ini adalah cara-cara orang yang tidak sekolah,” tegasnya polos.
Meki menjelaskan, untuk penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dirinya tidak punya hak untuk memberikan keputusan. Sebab yang berwenang hal terkait adalah Menpan RB dan BKN berdasarkan hasil tes.
“Soal Pegawai Negeri Sipil, gubernur tidak punya hak untuk memberi keputusan. Itu urusan Menpan RB dan BKN. Tapi yang menentukan lulus atau tidaknya itu ya kalian sendiri saat ujian,” jelasnya.
Orang nomor satu di Papua Tengah ini menyarankan kepada Philipus Yeimo dan kawan-kawan untuk mengajukan surat audiensi kepada DPR Papua Tengah untuk menyampaikan aspirasi agar berproses.
“Kamu harus bersurat secara resmi kepada DPR Papua Tengah dan menyampaikan aspirasi secara terhormat, bukan dengan cara demonstrasi,” ucapnya.
“Nanti DPR PT akan memanggil BKPSDM Papua Tengah, setelah itu baru DPR PT akan membentuk Pansus. Untuk menindak lanjuti aspirasi kalian ke pusat (BKN, Menpan RB, red). Nanti perwakilan satu dua bisa ikut biar tahu apa jawaban Menpan RB dan BKN,” lanjutnya.
Dikatakan Meki, dirinya tidak mengetahui permasalahan kode R (Ranking) pada hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024. Sebab dilaksanakan sebelum dirinya menjadi gubernur devinitif pertama di Papua Tengah.
“Jadi kita tidak tahu apa-apa soal itu. Kalau bapak ibu datang demo sama kita, kita tidak tahu apa-apa. Hari ini kamu demo dari matahari terbit sampai terbenam juga kamu tidak akan dapat,” akunya polos.
Gubernur Meki meminta Philipus Yeimo selaku koordinator massa Pencaker dan salah satu perwakilan untuk bertemu dengannya di ruangan untuk membahas hal ini.
“Kamu dan sama satu orang. Kamu dua ketemu saya sebentar,” ujarnya sembari menunjuk Philipus Yeimo. (you/rob)
Bagikan artikel ini



