NABIRE - Belasan warga Kelurahan Kalibobo yang didominasi oleh mama-mama mendatangi Kantor Pos Nabire, Rabu (29/4) siang kemarin. Kedatangan warga Kalibobo ini untuk memperjuangkan dana bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Warga merasa tidak adil karena mereka hingga saat ini belum masuk dalam daftar Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkan bantuan. Padahal, mereka mengklaim sebagai warga yang layak untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah pusat tersebut. Pantauan media ini di tempat aksi di halaman Kantor Pos Nabire, belasan warga Kalibobo menyampaikan aspirasinya kepada pihak kantor pos. Selain itu, warga Kalibobo ini juga datang untuk meminta penjelasan langsung dari pihak kantor pos. Kedatangan belasan warga ini diterima langsung oleh Kepala Kantor Pos Nabire, Muhammad Budi.Salah seorang perwakilan dari mama-mama warga Kalibobo menuturkan, dirinya sebagai warga yang membuka daerah itu heran jika namanya tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Pihaknya menginginkan agar aparat di tingkat kelurahan untuk memberikan penjelasan kepada warga yang tidak mendapatkan dana bantuan tersebut. Apa yang menjadi dasar sehingga warga yang notabene dari sisi kehidupan layak mendapatkan bantuan, tapi pada kenyataannya tidak masuk dalam daftar penerima bantuan.“Kami jalan kaki dari Kalibobo ke sini untuk memperjuangkan uang 600 ribu. Kami tuntut itu karena kami punya hak. Kami ini warga apa sampai kami tidak dapat bantuan, padahal kami ini yang membuka daerah itu. Jangankan bantuan PSKS, bantuan Raskin pun kami tidak dapat,” ujar salah seorang warga. Di depan warga, Kepala Kantor Pos Nabire, M. Budi menuturkan, pihak kantor pos hanya membayarkan sesuai dengan data yang ada. Data penerima dana bantuan itu yang membuat adalah pemerintah daerah yang dinaikkan ke gubernur dan dilanjutkan ke pusat. “Kami kantor pos hanya membayarkan sesuai data yang ada pada kami yakni data yang berasal dari Kementerian Sosial RI. Kemarin itu ada pendataan baru, tapi kami tidak tahu turunnya kapan. Yang jelas untuk tahun ini yang dibagikan sama dengan tahun kemarin, dan kantor pos tidak akan menambah ataupun mengurangi, tapi sesuai dengan daftar nama yang ada pada data yang kami terima,” ujarnya. Menyinggung soal warga yang belum mendapatkan dana bantuan karena namanya tidak masuk dalam daftar, kata M. Budi, ada kesepakatan dengan kepala kelurahan untuk mengalihkan jatah bantuan dari warga yang sudah meninggal maupun warga yang sudah pindah. Sisanya itu nanti akan diatur oleh kepala kelurahan untuk dialihkan. “Kita tunggu dulu yang menerima yang ada kartu,” tambahnya.Kepala Kelurahan Kalibobo yang sempat datang ke kantor pos kepada warganya meminta warganya untuk bersabar. Pihaknya akan mengatur alokasi jatah warga yang saat ini sudah pindah tempat tinggal maupun warga penerima yang kini sudah meninggal dunia. Jatah dari warga yang sudah pindah maupun yang sudah meninggal dunia itu akan diatur untuk dialihkan kepada warga lain yang dinilai layak untuk menerima dana bantuan itu.*PSKS Nabire 8,2 MilyarSaat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kepala Kantor Pos Nabire, Muhammad Budi menuturkan, total dana bantuan PSKS untuk Kabupaten Nabire sebesar Rp. 8.274.400.000. Jumlah dana ini untuk warga yang berada di 15 distrik di Kabupaten Nabire yang jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 13.791. Dana bantuan untuk masing-masing RTS sebesar Rp. 600.000 yang merupakan dana bantuan untuk 3 bulan, dari Januari hingga Maret 2015.Ditanya soal penyaluran dana bantuan PSKS untuk Kabupaten Nabire, jawab Budi, dimulai pada tanggal 15 hingga 25 April 2015. Ini khusus untuk pembagian utama, dimana petugas kantor pos langsung mendistribusikan dana bantuan ke masing-masing distrik. Sementara bagi RTS yang belum mengambil saat pembagian dilakukan di masing-masing distrik, masih bisa mengambil melalui Kantor Pos Nabire. Dan hingga saat ini diperkirakan dana bantuan yang belum tersalurkan atau pun belum diambil oleh RTS yang terdaftar sisa sekitar 9 %.Pihaknya berharap agar persoalan data RTS bisa didata dengan baik agar ke depan tidak menimbulkan persoalan saat dilakukan pembagian dana bantuan tersebut. Untuk kepentingan penyaluran dana bantuan ke depannya, pihak kantor pos berharap agar pemerintah daerah melalui instansi teknis untuk mendata RTS yang ada di daerah ini. Penyempurnaan data RTS di daerah ini penting dilakukan karena jika masih menggunakan data yang lama dikhawatirkan akan memicu keributan saat pembagian dana.“Memang perlu ada penyempurnaan data RTS di daerah ini. Karena ada yang berstatus pegawai, TNI/Polri yang masih masuk dalam data penerima dana bantuan. Data yang digunakan ini merupakan data tahun 2011, sehingga perlu ada perbaikan data untuk kepentingan kedepan,” tuturnya.Salah seorang sumber yang enggan namanya dikorankan mengaku terdaftar sebagai RTS atau penerima dana bantuan. Padahal dirinya sudah bisa dikategorikan sebagai warga yang sudah tidak perlu lagi terdata sebagai penerima dana bantuan PSKS tersebut. Dirinya mengaku tidak tahu menahu kenapa sampai namanya masuk dalam daftar penerima dana bantuan tersebut.“Saya tidak tahu kenapa nama saya juga masuk dalam daftar RTS sebagai penerima dana bantuan. Tidak tahu siapa yang kasih masuk nama saya dalam daftar itu. Walaupun ada nama saya dalam daftar itu, saya tidak ikut ambil dana bantuan itu. Saya merasa masih banyak warga lain yang lebih layak untuk menerima dana bantuan itu,” ujar sumber tadi. (ros)