NABIRE – Pihak eksekutif memberikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada sidang paripurna I tahap 2 dalam rangka penjelasan Raperda Kabupaten Nabire tahun 2018 tentang perubahan APBD Kabupaten Nabire tahun anggaran 2018.Tanggapan eksekutif yang dibacakan Wakil Bupati Nabire, Amirullah Hasyim, S.IP, MM, menyebutkan, semua pandangan umum yang disampaikan oleh ketujuh fraksi pada sidang, tentunya merupakan masukan yang sangat berarti dalam penyempurnaan Raperda Kabupaten Nabire tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2018.“Sebagai pimpinan eksekutif saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak legislatif karenda dengan serius dan cermat merumuskan tanggapan terhadap materi pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2018 dalam sidang paripurna ini dalam bentuk penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi,” tuturnya.Pihaknya mengajak legislative untuk bersama-sama memperhatikan materi sidang sebagaimana terlebih dahulu dimulai dengan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan antara Banggar DPRD dan TAPD Kabupaten Nabire yang telah disepakati bersama. Sehingga sekiranya dalam pembahasan materi Raperda Perubahan APBD Kabupaten Nabire tahun anggara 2018, hanya berupa memperbaiki persoalan program dan kegiatan saja, bukan terhadap pagu yang sudah disepakati dalam pembahasan KUPA dan PPASP.Tanggapan atau jawaban eksekutif terhadap Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, pertama, berkaitan dengan pengantar nota keuangan yang diajukan oleh eksekutif sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, untuk akses jalan pada Disrtrik Yaur, persiapan badan jalan telah dikerjakan selanjutnya akan ditingkatkan kurang lebih 4 KM dan untuk akses jalan pada Distrik Teluk Umar, persiapan badan jalan telah dikerjakan selanjutnya akan ditingkatkan kurang lebih 32 KM. Ketiga, untuk ruas jalan Yaro-Wanggar Pantai, akan diusulkan tahun anggaran 2019 untuk pekerjaan yang belum selesai kurang lebih 3 KM. Keempat, untuk platdeker dan jembatan di Wanggar Pantai yang belum selesai akan diusulkan penyelesaian pekerjaannya pada tahun anggaran 2019. Kelima, untuk Jalan Poros SP 1 Bumi Raya merupakan ruas jalan nasional dimana wewenang pembangunan jalan tersebut dilaksanakan oleh Satker P2JN Wilayah VII Nabire.Tanggapan eksekutif terhadap Fraksi Partai Amanat Nasional, pertama, menanggapi usulan Fraksi PAN, disampaikan bahwa pada tahun anggaran 2017 telah dibangun satu ruang kelas baru dan untuk tahun anggaran 2018 ini akan disediakan meubeler sesuai dengan DPA Dinas Pendidikan tahun anggaran 2018. Tentang usulan yang lain akan diakomodir sesuai dengan skala proritas dan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan kebutuhan pendidikan di Kabupaten Nabire. Kedua poin a, pembangunan Gedung Karel Gobai terhambat pembangunannya dikarenakan terbatasnya anggaran di tahun 2018, dan akan dilanjutkan pembangunannya setelah kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Nabire tidak mengalami defisit. Poin b, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Nabire terbakar pada tanggal 18 September 2016, dan sudah dimulai pembangunannya tahun 2018 dan akan dilanjutkan di tahun anggaran 2019. Poin c, proses pembangunan gedung Kantor BPKAD sudah dilaksanakan pekerjaan pondasi, sedangkan kelanjutannya akan dilaksanakan setelah kondisi keuangan stabil. Poin d, Jembatan Kali Nabire akan dikerjakan dan ditangani oleh Satker P2JN VII Nabire. Pekerjaannya akan dimulai pada minggu pertama bulan Oktober 2018. Poin e, penjabat kepala kampung bertugas antara lain membentuk panitia pemilihan kepala kampong definitive, sesuai dengan perundang-undangan dan proses penetapan kepala kampong definitive akan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Nabire. Poin f, tentang rehabilitasi SD Negeri Siriwo Kilometer 100 dapat kami sampaikan bahwa dalam DPA Dinas Pendidikan tahun anggaran 2018 telah dianggarkan rehabilitasi ruang kelas SD Negeri Siriwo. Poin g, terkait dengan usulan pengadaan mobil ambulance di Puskesmas Siriwo akan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Nabire.Tanggapan eksekutif terhadap Fraksi Partai Demokrat, pertama, langkah-langkah pemerintah Kabupaten Nabire dalam rangka menekan angka defisit diantaranya, upaya peningkatan PAD, efisiensi belanja daerah, perampingan struktur organisasi perangkat daerah yang berorientasi pada miskin struktur kaya fungsi. Kedua, terkait dengan penanganan sampah di Kabupaten Nabire tetap akan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Nabire dan pengelolaannya akan diserahkan kepada pihak ketiga. Ketiga, terkait belum meratanya pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat maka solusinya, poin pertama, merekrut tenaga pegawai tidak tetap daerah atau honorer daerah dan menempatkan di daerah yang tidak ada tenaga atau kekurangan tenaga kesehatan. Poin kedua, melaksanakan pelayanan di daerah terpencil dengan menggunakan helicopter atau pesawat pelayanan Puskesmas keliling jalan kaki atau pelayanan kaki telanjang, pelayanan Puskesmas keliling air. Poin ketiga, memerintahkan para kepala Puskesmas untuk melayani masyarakat di kampung atau di daerah yang ada Puskesmas Pembantu atau Puskesmas kesehatan desa maupun yang belum ada.Keempat, solusi PAD Kabupaten Nabire bisa meningkat antara lain dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan PAD, meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, akan meninjau kembali regulasi yang terkait dengan pungutan pajak dan retribusi daerah.Kelima, terkait strategi pemerintah daerah untuk mengatasi rendahnya tingkat kehadiran para ASN di tingkat distrik terluar akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Keenam poin pertama, realisasi pembangunan di bidang pertanian tahun 2018 dianaranya, cetak sawah 200 hektar di Lagari Jaya, Bumi Raya, Kalisemen dan Waroki, pengembangan jagung seluas 2.500 hektar sudah disalurkan di tingakt petani dan sudah penanaman 60%, untuk sumber dana Otsus diarahkan pada bibit sayuran, bibit jeruk, bibit jgaung, bibit padi, alat pertanian kecil seperti cangkul, sabit dan lainnya, alat pertanian sedang seperti kultifator, hand tracktor, realisasi fisik 100%, bibit padi gogo untuk lahan kering seluas 1.400 hektar, sudah disalurkan ke tingkat petani, Telah dilakukan pengendalian hama wereng coklat di Bumi Raya SP I Distrik Nabire Barat. Sementara untuk realisasi produk di bidang perkebunan dan peternakan tahun 2018, pembangunan rumah potong hewan, Penyediaan penggilingan hasil pertanian, penyediaan dan penyaluran obat-obatan hewan, penyediaan dan penyaluran alat dan bahan kandang untuk ternak sapi dan babi, penyediaan dan penyaluran bibit ternak babi dan sapi, penyediaan dan penyaluran pakan ternak babi.Realisasi di bidang perkebunan tahun 2018, perluasan areal sagu di Distrik Makimi, penyediaan bibit kelapa di Kampung Makimi dan Kampung Maspawa, penyediaan bibit kakao di Distrik Nabire, penyediaan bibit buah merah di Distrik Nabire, pembuatan jalan produksi perkebunan di Distrik Nabire Barat dan Distrik Makimi.Ketujuh, berkaitan dengan penyediaan jasa komunikasi bagi masyarakat, pemerintah daerah telah melakukan komunikasi dengan penyedia jasa telekomunikasi PT. Telkom Cabang Biak melalui surat Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nabire per tanggal 5 September 2018. Pada tahun anggaran 2019 akan diprogramkan pemasangan infrastruktur internet (fiber optik) bagi semua perangkat daerah dan terintegritasi wifi bagi masyarakat.Kedelapan, untuk surat keputusan pegawai negeri K1, K2 dan umum telah siap untuk diserahkan kepada calon pegawai negeri.Tanggapan eksekutif terhadap Fraksi Partai Golongan Karya, pertama, terkait strategi peningkatan PAD Kabupaten Nabire telah dijawab pada pertanyaan nomor 3 Fraksi Partai Demokrat. Kedua, penganggaran untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah direalisasikan untuk pengadaan server induk dan server cadangan dalam rangka perekaman e-KTP. Ketiga, pihaknya sependapat dengan Fraksi Partai Golkar bersama Banggar DPRD dan TAPD Kabupaten Nabire yang selanjutnya dietapkan dalam sidang paripurna untuk ditetapkan menjadi Perda tentang Perubahan APBD tahun 2018 Kabuapten Nabire.Tanggapan eksekutif terhadap Fraksi Partai Nasdem, pertama, pembangunan ruas jalan beton di Kampung Waharia RT 4 akan menjadi perhatian pada tahun anggaran 2019. Kedua, pembangunan lapangan terbang perintis Dipa dikerjakan di tahun anggaran 2018, tahap awal pembangunan landasan pacu sepanjang 400 meter. Ketiga, untuk memperhatikan kuota orang asli Papua pada penerimaan pegawai ASN, baik pemerintah Kabupaten Nabire maupun pemerintah Provinsi Papua telah melakukan beberapa kebijakan keberpihakan terhadap penerimaan pegawai negeri sipil dengan memperhatikan peraturan perundangan kepegawaian. Keempat, mengenai ganti rugi hak atas tanah dari pihak keluarga Pekei yang terletak di lokasi eks stadion Siriwini tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Sementara untuk nomor kode 8 kampung persiapan hingga saat ini sedang diproses pada Kemendagri.Tanggapan eksekutif terhadap Fraksi Koalisi Nusantara Bersatu, pertama, atas saran Fraksi Koalisi Nusantara Bersatu tentang peningkatan PAD Kabupaten Nabire dan memberikan kesempatan perangkat daerah penghasil untuk meningkatkan SDM akan menjadi perhatian pemerintah di tahun-tahun mendatang dengan lebih baik. Kedua, memperhatikan pernyataan tentang perencanaan, penganggaran dan pembangunan sedang diproses melalui penggunaan aplikasi e-planning dan e-budgeting yang akan terintegrasi mulai proses awal perencanaan sampai dengan penganggaran. (ros)