Sidak Distrik Makimi, Sekda Nabire Kecewa Kedisiplinan Pegawai Rendah
Keterangan tersebut disampaikan secara langsung oleh Yulianus Pasang saat ditemui oleh awak media di ruang kerjanya pada Selasa (20/10/2026).

NABIRE — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, memberikan perhatian serius terhadap tingkat kedisiplinan para pegawai di lingkungan Kantor Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Perhatian tersebut disampaikan setelah beliau melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor distrik tersebut dan menemukan fakta bahwa mayoritas pegawai tidak hadir di tempat tugas.
Dari total lebih dari 40 pegawai yang terdaftar di Distrik Makimi, Yulianus mendapati hanya dua orang pegawai yang hadir untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, Sekda Nabire juga menemukan indikasi adanya delapan pegawai yang disinyalir tidak pernah masuk kerja selama berbulan-bulan, namun tetap menerima hak keuangan mereka secara penuh.
Keterangan tersebut disampaikan secara langsung oleh Yulianus Pasang saat ditemui oleh awak media di ruang kerjanya pada Selasa (20/10/2026).
Yulianus menegaskan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kewajiban moral dan profesional untuk menjaga kedisiplinan demi kelancaran roda pemerintahan serta pelayanan publik.
Beliau juga sangat menyayangkan sistem pengawasan absensi yang membiarkan pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap berjalan bagi pegawai yang terbukti lalai dari tugas.
“Di Distrik Makimi ada 40 lebih pegawai, tetapi yang hadir hanya dua orang. Setelah saya periksa absensi, ada orang yang sudah berbulan-bulan tidak pernah hadir, tetapi TPP dan gaji terus diberikan. Ada delapan orang yang memang tidak pernah hadir,” ujar Yulianus.
Ia menekankan bahwa langkah evaluasi kinerja akan segera dilakukan dan setiap pelanggaran kedisiplinan pasti akan disertai dengan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
“Sekali lagi, setiap evaluasi itu ada konsekuensinya. Kalau kita menerima tugas dan jabatan, tentu ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Kalau tidak bisa bertanggung jawab, tentu ada risikonya,” tegas Yulianus memungkasi keterangannya.(amd)
Bagikan artikel ini



