NABIRE – Setiap warga negara khususnya warga Kabupaten Nabire diwajibkan untuk memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik. Kepala Distrik dan Kepala Kampung diminta untuk memberikan pemahaman yang jernih tentang manfaat dan kewajiban memiliki KK dan KTP Elektronik kepada setiap warga dengan bahasa yang mudah dipahami. Sekretaris Daerah (Sekda), Daniel Maipon kepada Kepala Distrik dan Kepala Kampung dari lima distrik terjauh di Kabupaten Nabire, Medio Desember lalu meminta supaya setiap warga negara, baik itu Orang Asli Papua (OAP) maupun non Papua di daerah ini untuk wajib meliki KK dan KTP elektronik.

“Setiap warga negara wajib memiliki KK dan KTP Elektronik,” tegasnya.

Sekda Maipon menjelaskan, kelakuan tidak baik saat penyaluran bantuan dari pemerintah, berkelahi antar warga dan antar warga dengan petugas ketika tidak menerima bantuan. Sementara lainnya mengeluh dan mempersalahkan sasaran bantuan, ini hanya diperuntukan kepada orang lain sementara kami tidak.

Maipon menilai hal-hal ini terjadi demikian karena kurangnya pemahaman, bantuan pemerintah ini ditujukan kepada siapa dan kesadaran akan data warga negara yang berhak menerima bantuan pemerintah. Karena, pemerintah menentukan penerima bantuan berdasarkan data keluarga yang termuat di dalam KK dan KTP Elektronik. Oleh sebab itu, pentingnya KK dan KTP Elektronik untuk mendata setiap warga negara secara benar.

Sekda Maipon juga mengungkap, alokasi bantuan pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) tidak tersalurkan semuanya di daerah akibat tidak valid data keluarga penerima bantuan sosial. Oleh sebab itu, untuk memvalidasi data keluarga penerima bantuan sosial dari pemerintah, Sekda mewajibkan setiap warga negara untuk memiliki KK dan KTP Elektronik. Oleh sebab itu, kepala distrik dan kepala kampung diminta agar memberikan pemahaman dan mengajak setiap warga di masing-masing agar memiliki KK dan KTP elektronik.(ans)