NABIRE – Semua pihak, terutama pengurus, kader dan simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta masyarakat di daerah ini diminta untuk menerima dengan lapang dada, apabila ada revisi Surat Keputusan (SK) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire. Kader dan pengurus PKB di daerah ini harus mendengar Ketua Dewan Syuroh karena hasil Pemilu Legislatif 2014 yang telah merebut empat (4) kursi di DPRD dan menjadi partai pemenang di kabupaten ini merupakan hasil pemikiran dan kerja keras dari Ketua Dewan Syuroh. Oleh sebab itu, Ketua Dewan Syuroh DPC PKB Kabupaten Nabire telah berhasil membesarkan partai ini di daerah ini. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Nabire, Udin Mardin saat dihubungi, Rabu (30/11) menghimbau agar masyarakat di daerah ini hendaknya menerima keputusan apapun terhadap wacana revisi SK Ketua DPRD Kabupaten Nabire. Kader dan simpatisan partai politik harus siap menerima kebijakan dari partai apapun hasilnya. Tidak ada yang tidak bisa di republik ini, Undang Undang Dasar 1945 (UUD 45) saja bisa diamandemenkan, apalagi keputusan dan peraturan pemerintah yang lain bisa diubah.Udin mengatakan DPRD telah melaksanakan rapat internal untuk mengklarifikasi SK Ketua DPRD dan sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, termasuk surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lewat Dirjen Otonomi Daerah (Otda) kepada Gubernur Papua.Udin Mardin yakin bahwa Pemerintah Provinsi Papua akan merubah (revisi) SK Ketua DPRD Kabupaten Nabire periode 2014-2019 yang sudah ada sebelumnya. “Saya yakin, Pemprov mau merubah SK. SK akan berubah,” katanya.Legislator dari Partai Demokrat ini mengingatkan apabila ada revisi terhadap SK Ketua DPRD, politisi itu harus berjiwa besar. Jangan korbankan rakyat dan lembaga. Karena akibat perseteruan internal partai PKB telah mengorbankan kepentingan rakyat di daerah ini lembaga DPRD Nabire. “Saya harap ibu Naomi pun bisa berjiwa besar, apabila terjadi revisi SK Ketua DPRD Nabire,” pintanya.Udin menambahkan, pimpinan itu hanya menjalankan apa yang disepakati anggota. Dalam hal pelantikan Ketua DPRD Nabire, pimpinan dewan yang ada telah mengambil langkah yang tepat.Ketua Komisi A ini menilai Ketua DPC PKB Kabupaten Nabire versi Rofiq sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Nabire adalah yang sah. “Setahu saya itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Nabire dipimpin oleh Rofiq,” tuturnya. (ans)