NABIRE - Tak terima terhadap pelaksanaan pelatihan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dilaksanakan di Kabupaten Nabire, sekelompok Aparat Sipil Negara (ASN) Kabupaten Intan Jaya membubarkan paksa kegiatan yang tengah berlangsung di SMP Negeri 4 Nabire, Rabu (28/04/21) kemarin.

Sekelompok ASN ini menolak pelatihan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Nabire. Lantaran gaji dan hak ASN lainnya diblokir untuk tidak terima di luar dari Kabupaten Intan Jaya.

“Kami sebagai ASN Intan Jaya sangat tidak terima kalau pemerintah Intan Jaya adakan kegiatan di Kabupaten Nabire," kata Frans Bagau kepada awak media.

Frans dan kawan-kawan menghendaki karena gaji tidak bisa terima di luar dari Kabupaten Intan Jaya, maka kegiatan yang melibatkan ASN pun harus dilaksanakan di Intan Jaya. 

“Gaji dan hak kami pegawai Intan Jaya diblokir dan semua ASN perintahkan untuk naik ambil haknya di Intan Jaya, kenapa kegiatannya diadakan di Kabupaten Nabire. Kalau gajinya tidak diperbolehkan ambil di tempat lain, maka pemerintah juga harus adakan kegiatan di Intan Jaya,” tegasnya.

“Masa pegawainya arahkan Intan Jaya lalu kegiatan pemerintahannya adakan di Nabire, itu tidak adil dan tidak benar,” kesalnya. +++Tindakan tersebut, kata Frans, adalah peringatan pertama dan selanjutnya tidak lagi dilaksanakan di Nabire oleh Pemda Intan Jaya hingga hak-hak mereka bisa terima di luar Kabupaten Intan Jaya.

“Ini peringatan pertama pemerintah adakan kegiatan di Nabire, kalau besok lagi terulang, maka secara paksa kami akan terus bubarkan kegiatan itu nanti. Tapi kalau hak kami sudah dibayar, maka tidak menjadi persoalan untuk adakan dan tidaknya,” tutur Frans. +++Ia mendesak kepada Pemkab Intan Jaya untuk membuka akses di Bank Papua supaya gaji ASN bisa terima di Nabire. Jika tidak ASN siap duduki di rumah Sekda Intan Jaya di Nabire.  

“Kami akan tunggu dalam waktu dua hari apabila tidak ada respon, maka kami akan duduki di rumah Sekda Intan Jaya di Nabire,” tandasnya.

Frans menyayangkan tindakan Pemkab Intan Jaya, sebab situasi Intan Jaya saat ini belum kondusif dan warga di Intan Jaya sedang mengungsi kemana-mana termasuk ASN.

“Sudah begini Pemkab memblokir gaji ASN selanjutnya untuk membelanja kebutuhan hidup kami mengunakan uang apa. Harus main di akal sehat saja kah,” keluh Frans dihadapan Kepala Bappeda Intan Jaya.

Tindakan sekelompok ASN, terima baik oleh Kepala Bappeda Intan Jaya, Ir. Panuturan Siahaan. Ia menyampaikan saran dan masukan dari ASN dirinya menerima dan akan meneruskan kepada Sekda dan Bupati Intan Jaya untuk mencarikan solusi.

“Semua saran dan masukan saya terima, kami akan sampaikan kepada bapak Sekda dan Bupati,” ujar Siahaan.

Siahaan menjelaskan, kegiatan yang diadakan tersebut semata-mata untuk kemajuan dan percepatan pembangunan daerah di tahun-tahun yang mendatang. Oleh karena itu, Bintek Implementasi perundang undangan dalam pelatihan Penyusunan Renja OPD adalah tugas dan tanggungjawab bersama.

“Kegiatan Bintek ini tanggung jawab kita bersama untuk menjalankan pelatihan ini supaya percepatan menyusunan APBD Intan Jaya. Karena kami tidak tahu sistem menginputan data sehingga selalu menghambat pembambangunan daerah, untuk itu kegiatan ini kami harap tetap jalan,” tutup Siahaan. (eby)