NABIRE - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, S.Pd., M.Pd., melakukan peninjauan dan monitoring langsung terhadap kondisi pelayanan kesehatan di Puskesmas Samabusa dan Puskesmas Kimi. Peninjauan tersebut dilakukan guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal serta menginventarisasi berbagai kendala fasilitas di lapangan.

Dari hasil monitoring tersebut, kendala paling mendasar ditemukan di Puskesmas Samabusa yang merupakan fasilitas kesehatan berstatus rawat inap.

Sarana transportasi darurat seperti mobil ambulans yang ada saat ini dinilai sudah tidak layak pakai karena faktor usia kendaraan yang sudah terlalu tua, sehingga dinilai menghambat kelancaran operasional rujukan pasien.

“Kalau rawat inap itu pasti butuh mobil ambulans untuk operasionalnya. Sedangkan mobil yang digunakan saat ini sebenarnya sudah tidak pantas digunakan karena sudah tua sekali, sehingga pegawai di sana berharap ada usulan penggantinya,” ujar Sekda Nabire, Yulianus Pasang, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (13/10/2026).

Selain masalah ambulans, para tenaga medis yang bertugas di Puskesmas Samabusa, baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) maupun pegawai honorer, hingga saat ini sebagian besar belum memiliki tempat tinggal atau rumah dinas yang memadai.

Sebenarnya, pemerintah daerah telah membangun sarana perumahan bagi para petugas medis sejak tahun 2023 lalu. Namun, hingga kini fasilitas perumahan tersebut belum bisa ditempati karena masih terkendala persoalan hak ulayat tanah dengan pihak kepala suku setempat.

Menanggapi permasalahan lahan perumahan dinas tersebut, Sekda mengimbau seluruh lapisan masyarakat dan para tokoh adat untuk mengedepankan musyawarah demi kepentingan umum. Pihaknya berharap ada kesadaran bersama agar fasilitas pelayanan publik yang telah dibangun menggunakan dana negara tidak terbengkalai dan dapat segera difungsikan.

“Dengan hati nurani yang baik, mari kita duduk dan bicara bersama agar fasilitas pelayanan masyarakat ini diselesaikan untuk ditempati para pegawai. Kasihan jika bangunan yang sudah menghabiskan uang negara tidak digunakan, sementara sarana penunjang bagi tenaga medis yang mau mengabdi masih sangat terbatas,” kata Yulianus.

Sementara itu, dari hasil pemantauan di Puskesmas Kimi, permasalahan utama yang dihadapi terletak pada keterbatasan perangkat teknologi informasi. Proses pendaftaran pasien yang saat ini sudah menggunakan sistem elektronik atau daring terkendala akibat hanya tersedianya satu unit komputer operasional.

Keterbatasan unit komputer tersebut berpotensi memperlambat alur pelayanan administrasi pendaftaran, meskipun para dokter dan tenaga kesehatan di lokasi telah berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pasien yang berkunjung.

Pemerintah Kabupaten Nabire berkomitmen untuk memprioritaskan pengadaan sarana komputer tersebut melalui Dinas Kesehatan pada anggaran tahun depan demi memperlancar akses pelayanan kesehatan bagi warga setempat.

“Nanti akan kita sampaikan melalui Kepala Dinas Kesehatan agar Puskesmas Kimi diberikan fasilitas komputer yang memadai, sehingga tantangan hambatan pelayanan bisa segera teratasi di tahun depan,” tutup Sekda Nabire. (sam)