NABIRE - Dalam agenda kerja pemerintah daerah dan upaya demi meningkatkan literasi dan akses keuangan bagi masyarakat, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat pleno TPAKD.

Dalam sambutan Gubernur Meki Nawipa, S.H, yang dibacakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Tengah dr. Silwanus Sumule, Sp.OG, MH.Kes, Kamis (7/5/26) mengatakan kegiatan ini merupakan bagian penting dalam upaya memperkuat akses keuangan yang inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat Papua Tengah.

Rapat Pleno TPAKD Provinsi Papua Tengah tahun 2026 mempercepat inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil, pelaku UMKM, petani, nelayan serta masyarakat adat.

“Kita menyadari bahwa salah satu tantangan utama pembangunan di Papua Tengah adalah keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal,” kata Sumule seraya menambahkan, akses keuangan merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Oleh karena itu, keberadaan TPAKD harus mampu menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan layanan sektor keuangan. Ada pun konteks pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menetapkan arah pembangunan yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM dan koperasi, peningkatan akses pembiayaan serta pengembangan sektor unggulan daerah.

“Melalui TPAKD, kita ingin memastikan bahwa program-program tersebut tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama orang asli Papua,” tekannya.

Gubernur Meki Nawipa menegaskan beberapa hal penting. Pertama, memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Kedua, perlu adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, perbankan, OJK dan seluruh pemangku kepentingan. 

Ketiga, mendorong literasi keuangan masyarakat agar tidak hanya memiliki akses, tetapi juga kemampuan dalam mengelola keuangan secara bijak dan program TPAKD harus berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar program administratif. 

“Gubernur berharap melalui rapat pleno ini akan dihasilkan rumusan program kerja TPAKD tahun 2026, langkah-langkah konkret dalam percepatan inklusi keuangan serta komitmen bersama dalam mendukung pembangunan ekonomi Papua Tengah,” tuturnya. (rob/humPemprov)