NABIRE –  Dalam rangka menyatukan persepsi dan koordinasi penyelesaian masalah-masalah kawasan di wilayah adat Meepago diantaranya Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Intan Jaya, Senin (17/11) digelar pertemuan di ruang rapat Setda Nabire. Kegiatan ini merupakan program kerja pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua (BP2KP) Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi Papua. Kegiatan dibuka Gubernur Papua yang diwakili Asisten II Setda Nabire, Ir. Sukadi.   Gubernur Lukas Enembe dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sukadi mengatakan, dalam rangka mendiskusikan masalah-masalah pembangunan di wilayah adat Meepago, pertemuan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan oleh BP2KP yang bertujuan membicarakan hal-hal yang selama ini menjadi masalah-masalah dalam pelaksanaan pembangunan. Dikatakan, pertemuan ini juga sekaligus memperkenalkan lembaga atau instansi BP2KP kepada masyarakat. Lembaga ini lahir dimaksudkan bukan menjadi rival, tetapi menjadi perangkai koordinasi dan kerjasama diantara kita semua. Terutama upaya kita bersama dalam rangka melaksanakan visi dan misi pasangan gubernur terpilih. Lebih lanjut dikatakan, badan ini dalam melaksanakan tupoksinya tidak berdasarkan pendekatan sektor semata. Tetapi diupayakan melalui pendekatan-pendekatan kawasan atau wilayah-wilayah adat. Kabupaten atau kota di kawasan utara Papua menjadi bagian dari wilayah adat Mamta-Saireri, kabupaten di wilayah pegunungan terbagi dalam dua wilayah adat, Lapago di kawasan timur, Meepago di kawasan tengah. Sedangkan kawasan selatan menjadi bagian dari wilayah adat Animha. ”Diharapkan melalui pendekatan secara kultural, penyelesaian masalah dan perangkaian koordinasi pembangunan bisa berjalan efektif, serasi, bersinergi dan optimal dijiwai oleh nilai-nilai adat di masing-masing kawasan. Diharapkan kehadiran lembaga ini kelak bermanfaat bagi Tanah Papua dalam melaksanakan percepatan pembangunan di Provinsi Papua bersama semua komponen stakeholder terkait. Dikatakan, Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera yang menjadi visi dari pemerintah Provinsi Papua dewasa ini, bukan hanya berupa pertalian kata atau kalimat tanpa makna. Tetapi misi tersebut mengandung semangat luhur dan mulia yang lahir dari perenungan yang dalam dari pasangan gubernur sekarang ini. Oleh karena itu keberhasilan dalam mencapai visi tersebut menjadi tanggung jawab dari semua komponen termasuk pemerintah kabupaten/kota di seluruh wilayah adat Provinsi Papua. Lanjutnya, persepsi ini kita semua melihat dan mencermati bahwa pembangunan yang kita laksanakan di Tanah Papua sudah 45 tahun kita lakukan. Dalam bingkai otonomi khusus telah berlangsung satu dasa warsa. Namun hasilnya sampai hari ini kita belum bisa keluar dari lingkaran 6 K (Kemiskinan, keodohan, keterbelakangan, ketertinggalan, keterisolasian dan ketidakadilan). Apa yang salah dari pendekatan pembangunan yang dilakukan. Inilah yang harus direnungkan dan diperhatikan oleh semua pemangku kepentingan terutama pemerintah kabupaten/kota di seluruh Provinsi Papua. “Oleh karena itu sebagai lembaga baru, kami sangat mengapresiasi dan menyambut positif terhadap apa yang diprogramkan dan dilaksanakan oleh BP2KP hari ini, karena apa yang dilakukan ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian visi dan pemecahan dari permasalahan tersebut,” tuturnya. Lanjutnya, kegiatan seperti ini memerlukan kesabaran dan upaya yang terus menerus dilakukan tetapi melalui pertemuan. Gubernur mengharapkan melalui kegiatan ini bisa mengidentifikasi dan mendata permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi selama ini. Mencoba mencari alternati dan merumuskan terobosan-terobosan baru dalam upaya pemecahan permasalahan terhadap masalah-masalah pembangunan yang terbelenggu ketertinggalan kita selama ini melalui wilayah-wilayah adat. Menjadikan forum ini sebagai kegiatan tahunan diiringi dengan perbaikan kualitas pertemuan serta subsitansi yang dibahas pada setiap tahunnya. Tuturnya, apa yang dilakukan oleh BP2KP hari ini sangat tepat, menjadikan semangat kebersamaan menemu-kenali hal-hal yang krusial. Dalam pembangunan yang dibingkai nilai-nilai adat di setiap wilayah adat. Diharapkan pendekatan seperti ini menjadi alternative dan pola baru dalam upaya penyelesaian setiap permasalahan pembangunan di Tanah Papua. “Saya menyadari waktu sehari mungkin tidak cukup untuk membahas permasalahan-permasalahan pembangunan di Papua. Tetapi paling tidak ini awal yang baik untuk menumbuhkan komitmen dan kebersamaan kepada kita semua. Kepada semua peserta yang hadir terutama para kepala Bappeda dan narasumber yang menghadiri acara ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kontribusinya dalam pertemuan ini,” tuturnya. Persepsi dalam rangka koordinasi penyelesaian masalah-masalah kawasan di wilayah adat Meepago kepada masyarakat oleh BP2KP Setda Provinsi Papua ini diantaranya strategi kebijakan Otsus (UU Nomor 21 Tahun 2001). Strategi percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2007 dan Perpres 65 Tahun 2011. Tentang diperlukan kesamaan pola pikir dalam pembangunan, perlu dokumen perencanaan sebagai paying hukum dalam pembangunan dan perlu koordinasi dan kerjasama lintas sektor. Selanjutnya, dalam rangka koordinasi penyelesaian masalah-masalah kawasan di wilayah adat Meepago yakni peningkatan SDM, rasionalisasi konektivitas pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan nilai tambah, konsistensi pembiyaan dan perencanaan bersdasarkan anggaran yang telah ditentukan, hak ulayat dan regulasi kebijakan. Kegiatan persepsi koordinasi bersama ini diikuti sekitar 30 orang, dari berbagai lapisan masyarakat dari Kepala Bappeda Kabupaten Nabire, Dogiyai, tokoh adat, LSM, instansi terkait serta peserta pelatihan. (modes)