NABIRE - Pencari Kerja (Pencaker) kembali menduduki Kantor Bupati Nabire guna menanyakan langsung Bupati Nabire, Isaias Douw terkait tujuh tuntutan penolakan pengumuman hasil tes CPNS Formasi 2018 yang sebelumnya telah disampaikan kepada Pemda, 25 Agustus 2020 lalu.  Pantauan media ini, massa aksi terlihat sejak pukul 09.00 WIT, mulai berdatangan di Pantai Nabire. Usai semua terkumpul, pukul 14.00 WIT, para orator mengarahkan massa menuju kantor bupati sembari konvoi dan arak-arakan mengungkapkan unek-unek yang ada dalam benak para Pencaker. Massa pun agak tensi, namun sadar dan terkendali berhasil menduduki halaman Kantor Bupati Nabire. Bupati Nabire, Isaias Douw didampingi Sekda Nabire, Daniel Maipon, S.STP dan Kepala BKPSDM, Samuel Warijo, S.Sos, M.Si sudah standbye menerima kedatangan massa, dan mempersilahkan tujuh Pencaker perwakilan dari ribuan massa untuk beraudiens dengan Pemkab Nabire.  Tanya jawab pun berlangsung cukub hangat selama 3 jam di ruang kerja Bupati Nabire antara perwakilan Pancaker dan pihak Pemkab Nabire.  Dalam pertemuan tersebut secara bergantian para perwakilan aksi meminta pemerintah daerah menyikapi persoalan hasil tes CPNS 2018 sesuai aspirasi yang telah diserahkan sebelumnya.  Melalui beberapa perdebatan, pemerintah daerah melalui Bupati Nabire Isaias Douw memutuskan untuk mengakomodir para Pencaker melalui formasi 2019, yang sesuai rencana dilaksanakan paling lambat pada bulan November 2020 mendatang.  Sebagai jaminan realisasinya, teknis pelaksanaan pengakomodiran tersebut, akan dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah daerah, DPR melalui Pansus yang telah terbentuk, dan bersama para kordinator aksi demonstrasi CPNS.  Usai pertemuan, tujuh perwakilan yang bertatap muka dengan pihak Pemda kembali memberikan penjelasan terkait kesepakatan akhir tersebut. Massa dapat menerima dengan baik, dan selanjutnya meninggalkan kantor bupati dengan aman dan terkendali.  Salah satu koordinator aksi, Reyner Windesi kepada wartawan mengatakan, pihaknya merasa berterima kasih kepada bupati, Sekda dan Kepala BKPSDM serta kepada para wakil rakyat.  “Terima kasih Bupati Nabire, terima kasih pemerintah daerah, terimakasih DPRD, atas kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Kalian adalah orang tua bagi masyarakat di wilayah ini, jangan sungkan-sungkan bicara terbuka dan transparan,” imbuh Windesi. Windesi mengajak, keputusan yang telah dihasilkan wajib dikawal bersama- sama.  Sebab kesepakatan tersebut sangat berguna bagi masyarakat dan daerah ini.  “Semoga ke depan tidak lagi terjadi hal-hal yang ahirnya menguras tenaga dan waktu seperti ini. Terimakasih adik-adik Pencaker, para Korlapwil yang telah berkomitmen bersama untuk menjaga kemurnian dari aspirasi ini hingga mendapatkan solusi dan jalan keluar yang baik,” sahutnya. (eby)