NABIRE - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nabire memastikan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahap I Tahun Anggaran 2026 telah disalurkan ke Pemprov Papua Tengah dan Pemkab pada Maret ini.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat akselerasi pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Papua Tengah.

Plh Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker DJPb Nabire, Rahmat Saleh mengatakan, penyaluran dana tersebut meliputi Pemprov Papua Tengah serta lima kabupaten, yakni Nabire, Deiyai, Dogiyai, Paniai dan Intan Jaya.

Sementara untuk proses penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai dengan regulasi yang berlaku. "Jadi untuk tahap pertama ini, besaran yang dikucurkan 30 persen dari total alokasi tahunan," kata Rahmat kepada awak media, di Kantor KPPN Nabire, Jalan Merdeka, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Kamis (26/3/2026).

Rahman merincikan, alokasi dana per wilayah, di mana Pemprov Papua Tengah menerima kucuran dana pada tahap ini mencapai Rp91,5 miliar.

Untuk tingkat kabupaten, rincian penyalurannya tahap pertama diantaranya, Kabupaten Nabire Rp67,8 miliar, Kabupaten Paniai Rp66,9 miliar, Kabupaten Intan Jaya Rp53,2 miliar, Kabupaten Deiyai Rp47,9 miliar dan Kabupaten Dogiyai Rp44,5 miliar

Lanjut Rahmat, siklus penyaluran dana Otsus terbagi dalam tiga tahap. Setelah tahap pertama sebesar 30 persen, pemerintah daerah akan bersiap menerima tahap kedua sebesar 45 persen dan lanjut lagi dengan tahap ketiga sebesar 25 persen.

"Kecepatan pencairan sangat bergantung pada proaktifnya masing-masing pemerintah daerah dalam memenuhi dokumen persyaratan," ujarnya.

Terkait siapa yang paling cepat menerima, menurut Rahmat, hal itu kembali pada kesiapan Pemda dalam menyiapkan syarat-syarat penyaluran. "Kami sebagai pihak penyalur senantiasa menunggu rekomendasi dari kantor pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pelaksanaan Anggaran," tegasnya. 

Penyaluran dana Otsus ini menjadi instrumen penting dalam mendukung program strategis di Papua Tengah, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua (OAP).

"Kita berharap dengan cairnya tahap pertama ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengeksekusi setiap program kerja yang telah direncanakan agar manfaatnya pun dapat dirasakan oleh masyarakat," tandas Rahmat. (agustinus)