NABIRE - Ratusan mahasiswa asal wilayah adat Meepago, (Kabupaten Paniai, Nabire, Deiyai, Dogiyai dan Intan Jaya) kedua kalinya mengamuk di Pelabuhan Laut Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kamis (12/8/21). 

Para mahasiswa mendesak kepada otoritas pelabuhan laut, dan pihak PT Pelni untuk mengizinkan mereka naik kapal luat KM Gunung Dempo yang menyinggahi Pelabuhan Samabusa menuju Jayapura. 

Melalui Frans Yobe, perwakilan dari para mahasiswa ini melontarkan sejumlah alasan mendesak para mahasiswa kembali ke kota study.  Namun tidak digubris oleh pihak otoritas pelabuhan dan pemilik kapal (PT Pelni). 

“Kami mahasiswa kami mau kembali ke kota study Jayapura. Kami ini ada yang belum bayar uang semester, ada yang sudah bayar dan mau ikut kuliah, ada yang mau wisuda dan ada adik-adik yang lulus tes online kemudian ke Jayapura untuk masuk ke kampus. Tolong izinkan kami naik ikut kapal,” desak Frans Yobe dan kawan-kawan secara bergantian bernada tegas.

Desakan para mahasiswa tak berbuah hasil, hingga kapal KM Gunung Dempo bertolak tanpa satupun penumpang yang naik dari Nabire.

Para mahasiswa ini, sempat berkali-kali mengamuk dan memaksa untuk masuk di areal gedung terminal keberangkatan.  Namun mendapat hadangan ketat dari anggota Kepolisian Polres Nabire sehingga tak berhasil.

Rupanya desakan para mahasiswa ini yang kedua kalinya pun tak berbuah hasil. Hingga kapal KM Gunung Dempo yang menyinggahi Pelabuhan Nabire sejak pukul 12.45 WIT, bertolak tanpa satupun penumpang yang naik di atas kapal dari Nabire pada pukul 13.48 WIT waktu setempat.

Sebelumnya para mahasiswa ini mengamuk dengan hall yang sama ketika kapal puti Labobar menyinggahi Pelabuhan Samabusa, Nabire tujuan Jayapura, pada 3 Agustus 2021 dua pekan lalu.

Aksi di Kediaman Bupati Nabire

Desakan untuk membuka akses teransportasi laut, tak terhenti di Pelabuhan Samabusa. Para mahasiswa yang dikawal aparat Kepolisian Polres Nabire kembali ke kota dan melakukan orasi di depan halaman rumah dinas (Rumdis) Bupati Nabire yang terletak di Tapioka Keluruhan Siriwini, Distrik Nabire.

Konon tak mandapatkan tanggapan dari Penjabat Bupati Nabire, dr. Anton Tony Mote dikarenakan orang nomor satu Nabire ini sedang melakukan tugas luar ke Jayapura. Kendati demikian aksi para mahasiswa diterima langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Nabire, La Halim.

Frans Yobe dalam orasinya mendesak Pemkab Nabire untuk segera mengizinkan kapal putih milik PT Pelni untuk melayani orang bepergian melalui jalur laut. 

Tiga tuntutan yang sama kembali dilayangkan Frans. Pertama banyak mahasiswa baru yang telah mendaftar namun belum tiba di Jayapura karena belum ada kapal laut yang melayani penumpang. Kedua, beberapa mahasiswa semester akhir dalam waktu dekat akan diwisuda sehingga harus segera kembali ke Jayapura. Dan desakan ketiga, banyak mahasiswa yang hendak melunasi uang kuliah sehingga perlu tiba di Jayapura mengingat batas akhir bembayaran di bulan Agustus.

“Jika Pemda tidak buka akases kapal laut, ini nanti siapa yang tanggungjawab, apakah Pemkab Nabire ?” tanya Frans mendesak.

Frans pun mengajukan ancaman kepada Pj Bupati Nabire, jika tidak dikabulkan akan menduduki Rumdis Bupati Nabire.

Frans dan kawan-kawan berharap agar Pemkab Nabire dapat memperhatikan tuntutan mereka. Pasalnya jika akses transportasi laut untuk penumpang tidak dibuka maka proses perkuliahan mereka akan terbengkalai.

“Kami sangat berharap ada jawaban yang pasti. Kalau tidak kami akan datang dan tidur di kediaman sini sampai ada jawaban,” tandas Frans.

Usai menerima desakan mahasiswa, Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Nabire, La Halim menjelaskan, kapal putih milik PT Pelni yang masuk belum bisa menerima penumpang. 

“Kapal hanya dibolehkan masuk karena mambawa barang atau bahan makanan seperti beras, supermi atau kebutuhan lainnya. Jika mahasiswa ingin ke kota study di Jayapura, maka hendaknya bersabar hingga penerapan PPKM yang diberlakukan oleh Pemprov Papua berakhir pada 31 Agustus nanti,” pinta La Halim.

La Halim menjelaskan, terdapat beberapa kabupaten seperti Mimika, Jayapura dan Kota Jayapura yang sedang memberlakukan PPKM level 4, dengan demikian kapal belum bisa angkut penumpang. 

“Apalagi Kota Jayapura belum mengizinkan orang masuk keluar Jayapura melalui kapal laut, kecuali petugas atau orang sakit dan barang,” katanya.

Ia berharap kepada mahasiswa bersabar hingga evaluasi PPKM. Karena usai pemberlakukan tersebut barulah kapal puti akan melayani seperti biasanya.

“Kita Pamkab Nabire adalah bawahan dari Pemprov Papua, maka wajib melaksanakan arahan dan kebijakan Gubernur Papua,” terang La Halim.

Usai mendapat penjelasan dari As I, La Halim para mahasiswa ini dengan raut wajah yang terlihat kecewa membubarkan diri. Selama mahasiswa mengamuk di Sambusa hingga aksi desakan di Rumdis bupati pada umumnya berjalan aman dan kondusif dibawah pengawalan aparat kepolisaian Polres Nabire. (eby)