JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk konsolidasi menyiapkan materi Musyawarah Nasional (Munas). 

Kegiatan tersebut juga untuk mengevaluasi program kerja, demi meningkatkan akselerasi program kerja agar selaras dengan Asta Cita. Adapun Munas X LDII nanti akan dilaksanakan di Jakarta pada 7-9 April 2026, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Papua Tengah turut serta sukseskan Munas X LDII di Jakarta.

Rapimnas tersebut dihelat di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LDII, DKI Jakarta, pada Senin (16/2/2026). Pada kesempatan itu, Dewan Penasehat DPP LDII, KH. Edy Suparto menegaskan pentingnya penguatan karakter, kerukunan dan konsolidasi nasional sebagai pesan utama dalam Rapimnas.

“Konsolidasi nasional ini penting agar LDII semakin kompak dan memberi kontribusi terbaik untuk bangsa,” ujar KH. Edy di hadapan 150 peserta secara luring dan sekitar 1.500 peserta lainnya yang mengikuti secara daring dari 375 studio di 37 provinsi, termasuk Papua Tengah.

Sementara itu, Ketua DPP LDII, KH. Chriswanto Santoso menyatakan Rapimnas harus dimaknai sebagai kesempatan emas untuk memaksimalkan pengabdian di akhir masa jabatan kepengurusan saat ini. 

Ia mengajak seluruh jajaran untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. “Rapimnas ini harus kita maknai sebagai momentum untuk melakukan do the best,” tegasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII Papua Tengah H. Nuryadi, M.MPd., dan jajaran yang hadir via online Zoom menyampaikan keberhasilan sebuah kepemimpinan tidak hanya diukur dari capaian selama menjabat, tetapi juga dari kesiapan penerusnya.

Ia juga melaporkan bahwa DPW LDII Provinsi Papua Tengah yang terdiri dari dua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Nabire dan Mimika untuk turut serta mendorong agar pelaksanaan Munas X LDII tetap dapat dilaksanakan pada 7 sampai 9 April 2026, namun jika pada waktu tersebut masih belum bisa dilaksanakan Munas. Maka DPW LDII Provinsi Papua Tengah memberikan mandat sepenuhnya kepada DPP untuk mengambil keputusan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam organisasi.(edi/ist)