NABIRE - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Papua Tengah, pada Jumat (08/11/24), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar serta gelandangan dan pengemis di dalam panti.

Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otsus Provinsi Papua Tengah, Ukkas, S.Sos.,M.KP, mewakili Pj Gubernur Papua Tengah sekaligus membuka Rakor tersebut yang dilaksanakan di Pantai Menase Kalibobo Nabire.

Dalam sambutan Pj Gubernur Papua Tengah mengatakan sebagai pemerintah daerah, sudah menjadi kewajiban untuk menyediakan layanan dasar yang berkualitas dalam hal ini pelaksanaan rehablitasi sosial dasar bukan sekadar memberikan bantuan materi, juga menyangkut pamulihan kehidupan mereka secara menyeluruh, baik dari sisi fisik, mental maupun sosial.

"Itulah sebabnya kita memiliki panduan seperti Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 yang memberikan arahan tentang bagaimana layanan sosial ini harus diimplementasikan secara tepat di tingkat daerah," katanya.

Rapat koordinasi hari ini diharapkan dapat membantu memperkuat penerapan standar pelayanan minimal, khususunya dalam hal rehablitasi sosial dasar, kita akan mengevaluasi program-program yang telah berjalan, termasuk penyaluran bantuan bahan makanan dan sandang bagi anak-anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di panti-panti di berbagai kabupaten, seperti Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Mimika.

Selain itu juga, akan meninjau kelengkapan dokumen pengelola lembaga dan memperbaharui data penerima manfaat, yang menjadi dasar penting dalam perencanaan ke depan.

"Saya ingin manyampaikan rasa terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan-pimpinan panti asuhan dan lembaga pengelolah, sosial, kesejahteraan dan serta para petugas lapangan yang telah berdedikasi dalam menjalankan tugas mulia ini, peran anda semua sangat penting dalam memastikan bahwa saudara-saudari kita yang rentan mendapatkan perhatian yang layak. Peran aktif dan komitmen saudara-saudari dalam menjalankan rehablitasi sosial dasar ini akan selalu menjadi prioritas dan perhatian kami di Pemprov Papua Tengah," tandasnya.(rob/hum pemprov)