DOGIYAI – Sejumlah penyelenggara Pilkada tingkat bawah, baik Panitia Pemilihan Distrik (PPD) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) menuntut kepada KPU Dogiyai untuk segera dibayarkan haknya sesuai dengan Rencana Anggaran Penggunaan (RAP) yang ada, Sabtu (10/09) kemarin, di Kantor KPU Dogiyai Alex Pigai, anggota PPD Distrik Kamu Timur yang juga koordinator tuntutan mengatakan pembayaran honor, operasional maupun kegiatan-kegiatan, pembayarannya tidak sesuai dengan RAP yang ada. Sehingga, pihaknya meminta kepada KPU segera membayarkan sesuai dengan rician yang ada.Menurutnya, misalnya pembentukan PPD lalu dana yang dianggarkan oleh KPU Dogiyai senilai Rp150.000.000, kemudian waktu itu yang dibayarkan hanya senilai Rp60.000.000 lalu sisa yang Rp. 90.000.000 dikemanakan dan pakai untuk KPU itu sendiri.“Sehingga, kami minta kepada KPU Dogiyai segera dibayarkan sisa dana sebesar Rp90.000.000 itu kepada PPD se Dogiyai,” ujarnya.Kemudian, lanjutnya, pembentukan PPS senilai Rp150.000.000, tetapi KPU Dogiyai sama sekali tidak pernah membayarkan kepada anggota PPS se Dogiyai.“Untuk Bimtek PPD besar dana yang dianggarkan sebesar Rp.400.000 . Lalu, waktu itu Bimtek yang dilakukan hanya tahapan pemuktahiran data hanya satu kali, yang pernah dibayarkan Rp500.000 untuk per peserta tingkat PPD. Sedangkan sisa dana Rp375.000.000, belum diketahui penggunaannya,” jelasnya.Masih ada lagi, ujar dia, bimbingan teknis untuk PPS ketersediaan di RAP sebesar Rp400.000.000. Kemudian kegiatan hanya dilakukan pemuktahiran data hanya satu dan dibayarkan hanya Rp.300.000 per peserta PPS. Sedangkan, sisanya sebesar Rp.376.300.000 belum diketahui penggunaannya.“Masih banyak kegiatan lagi mereka potong-potong dana seperti verifikasi faktual Paslon perseorangan, pelayananan adminitrasi perkantoran,” katanya. Selain itu, Martinus Pigome, anggota PPS Kampung Dikiyouwa, Distrik Kamuu, menuturkan masih pemotongan dana beberapa kegiatan lain lagi, seperti pada kegiatan verifikasi factual Paslon perseorangan dan dana pelayanan adminitrasi perkantoran.“Misalnya diverfikasi faktual khusus untuk anggota PPD, dana yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000, kemudian realisasinya sekitar Rp60.000.000, tetapi sisa dananya sebesar Rp. 140.000.00 hilang dimana entah tidak tahu,” katanya.Sedangkan untuk PPS, ujar Martinus, tersedia dana senilai Rp592.500.000, tetapi yang dibayarkan dana senilai Rp262.000.000, sedangkan sisa dananya Rp327.500.000 belum dibayarkan.“Kalau dana untuk pelayanan adminitrasi perkantoran belum dibayarkan sama sekali baik itu PPD maupun PPS. Padahal, dalam rincihan KPU Dogiyai hampir satu milyar lebih,” katanya.Sehingga, pihaknya meminta kepada kelima anggota komisioner KPU, Sekretaris KPU maupun bendahara segera membayarkan hak-hak mereka sesuai dengan rincian yang ada. “Ini semua tuntutan kami baik PPD maupun PPS, maka itu sekali lagi kami meminta untuk segera diakomodir. Kalau tidak bayarkan, kami tetap akan palang kantor KPU bila Pilkada Dogiyai diboikot saja,” tegasnya.Sementara itu, Yohanes Pigai, anggota KPU Dogiyai, mengatakan persoalan semua ini akan dijelaskan oleh Ketua KPU Dogiyai Mathias Butu. “Tadi kami hanya menyampaikan menunggu beliau pulang dari Jakarta. Saat ini keberadaan dia sedang diluar, sehingga tadi hanya sampaikan menunggu. Persoalan ini akan disampaikan oleh pak ketua pada hari Kamis (15/09) mendatang,” ujarnya.(gus)