Jayapura,-Kepolisian Daerah Papua telah melakukan pergeseran pasukan di lima Kabupaten di Papua yang rawan gangguan kelompok radikal, menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 9 Juli mendatang.   “Mengenai kemungkinan ganguan dari kelompok radikal, kami juga sudah melakukan antisipasi juga perkuatan pasukan di perbatasan, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yapen, Paniai, Tolikara, Jayawijaya. Itu sudah kami lakukan dan setiap Polres juga sudah berkoordinasi dengan satuan TNI di wilayah mereka,” kata Kapolda Papua, Irjen (Pol) Muhammad Tito Karnavian kepada wartawan, Senin (30/6). Kapolda juga mengklaim telah melakukan penguatan di Perbatasan RI-PNG, untuk mengantisipasi kerawanan gangguan. Menurut Kapolda, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pangdam untuk penguatan personel. “Kami sudah memperkuat pasukan yang ada di sana terutama Brimob dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Pangdam. Untuk daerah lain di luar itu saya memerintahkan Kapolresnya untuk melakukan evaluasi sendiri daerah yang dianggap rawan dan kapolres ini kemudian menghitung apakah cukup perkuatannya dari Polres. Kalau masih kurang cukup dan lebih efektif dukungan dari Polda kami akan kirim pasukan untuk penebalan Brimob. Kalau untuk PAM TPS sudah pasti,” terangnya. Soal ancaman boikot Pilpres, Kapolda tidak memungkiri adanya ancaman boikot dari beberapa kelompok tertentu, meski tidak terlalu signifikan. Namun, Polda Papua menanggap kelompok itu juga kecil dan tidak berperanguh besar di masyarakat. “Mungkin hanya dikantong-kantongnya saja. Tapi kami bersama TNI sudah melakukan, pendekatan ke masyarakat, tapi bukan untuk memenangkan satu calon, namun menciptakan Pilpres yang aman dan damai di Papua seperti kami lakukan di wilayah Keerom, Muara Tami, Waris dan beberapa wilayah lainnya. Saya optimis Pilpres di Papua akan lancar dan lebih baik dari Pileg,” katanya.